KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini berada di bawah "radar" legislatif.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kubar secara maraton membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memanggil jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Lantai II DPRD Kubar, Senin (20/4), berlangsung cukup dinamis. Ketua Pansus, Agus Sofian, memimpin langsung jalannya diskusi yang membedah satu per satu capaian program kerja pemerintah sepanjang tahun lalu.
Sorotan tajam datang dari anggota DPRD Kubar, Rull Riskha Risandhie. Politikus muda ini menyoroti isu klasik yang kerap berulang setiap tahun: manajemen waktu dan eksekusi proyek di lapangan. Ia memperingatkan agar proyeksi pembangunan yang sudah disusun matang tidak justru "masuk angin" saat realisasi.
Baca Juga: Bupati PPU Tinjau Banjir Rob di Babulu, Siapkan Langkah Penanggulangan Jangka Panjang
"Kami mengimbau pimpinan OPD memperhatikan betul sisi waktu pelaksanaan dan pemilihan mitra kerja. Semua kegiatan yang telah disepakati harus terakomodir dengan baik tanpa kendala teknis yang berarti," tegas Rull di hadapan jajaran eksekutif.
Menurutnya, pengawasan terhadap pihak ketiga atau mitra kerjasama harus diperketat. Sinergi yang buruk antara OPD dan kontraktor seringkali menjadi biang keladi serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, atau lebih buruk lagi, menyebabkan proyek mangkrak.
Menanggapi "warning" tersebut, Asisten I Setkab Kubar, Nopandel, yang mewakili pemerintah daerah, menyatakan apresiasinya. Ia mengakui bahwa fungsi pengawasan dari legislatif sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi internal Pemkab.
"Kami sebenarnya sudah bergerak melakukan pemetaan internal untuk melihat kendala apa saja yang menghambat realisasi anggaran di setiap OPD," ungkap Nopandel.
Baca Juga: Triwulan I 2026, Polres PPU Ungkap 13 Kasus Narkoba dan Amankan 15 Tersangka
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kubar kini tengah menyiapkan strategi "akselerasi". Ada tiga poin utama yang menjadi fokus utama saat ini. Intervensi Khusus: Menggelar pertemuan intensif dengan tujuh OPD yang rapor serapannya menjadi perhatian serius.
Target Jangka Pendek: Melakukan perhitungan ulang agar serapan anggaran segera menyentuh angka 40 hingga 50 persen dalam waktu dekat. Penguatan Koordinasi: Memangkas sekat birokrasi antar-instansi demi mempercepat progres fisik dan keuangan.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama bahwa LKPJ ini bukan sekadar rutinitas administratif di atas kertas. Lebih dari itu, akurasi data dan kecepatan serapan anggaran merupakan cerminan nyata dari pelayanan bagi masyarakat Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo