SENDAWAR – Sudah genap tiga dekade perjalanan Otonomi Daerah (Otda) di Indonesia. Ini menjadi momentum refleksi mendalam bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar).
Senin (27/4/2026) di Alun-alun Itho, Sendawar, dipenuhi jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan FKPD guna memperingati Hari Otda ke-30 tahun ini. Bupati Kubar Frederick Edwin, menyampaikan pesan kuat mengenai arah baru pembangunan daerah di bawah payung besar visi nasional menuju asta cita, bukan sekadar seremonial.
Peringatan tahun ini mengusung tema sentral Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita. Bupati Edwin menegaskan bahwa otda bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif, melainkan instrumen vital untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan hingga ke pelosok kampung.
"Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air, khususnya di Bumi Taaani," tegas Bupati Edwin.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi yang harmonis antara kebijakan pemerintah pusat dan eksekusi di tingkat daerah.
Baca Juga: Uji Kir Januari-April Baru 407 Kendaraan, Tunggakan Pajak STNK Jadi Faktor Mutlak
Meski telah berjalan 30 tahun, Bupati Edwin secara terbuka mengakui bahwa implementasi Otda masih membentur kerikil tajam. Beberapa poin krusial yang menjadi catatan daerah, Integrasi anggaran, belum optimalnya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran.
Reformasi birokrasi, masih ditemukannya birokrasi yang terjebak pada proses administratif ketimbang orientasi hasil. Kemandirian fiskal, tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang masih menjadi tantangan besar bagi Kubar.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Kubar didorong untuk melakukan terobosan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan lainnya.
Upacara peringatan ini diharapkan tidak berhenti pada parade baris-berbaris, namun membawa dampak signifikan pada kebijakan publik ke depannya. Penekanan pada ketahanan pangan dan energi lokal guna menghadapi gejolak ekonomi global.
Kemandirian ekonomi, pengembangan kewirausahaan lokal untuk menyerap tenaga kerja asli daerah. Efisiensi anggaran, instruksi tegas Bupati agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghentikan program yang bersifat seremonial berlebihan.
"Setiap rupiah yang keluar dari APBD harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jalankan program secara efisien dan tetap dalam bingkai NKRI," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki