SENDAWAR – Kabar segar bagi warga di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kini tengah serius merapatkan barisan demi memastikan urusan dapur dan kendaraan warga tidak terganggu. Lewat Bagian Ekonomi, Pemkab menggelar rapat koordinasi khusus untuk memelototi alokasi BBM dan LPG 3 kg agar tidak "nyasar" ke pihak yang salah.
Bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kamis (30/4), suasana rapat tampak intens namun penuh solusi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap liter Pertalite, Solar, hingga tabung gas melon tetap tersedia di pangkalan dengan harga yang wajar.
Baca Juga: Asah Karakter dan Integritas, Enam Pelajar Terbaik Kubar Siap Melaju ke Level Provinsi
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar, Kamius Junaidi, mengungkapkan bahwa langkah ini adalah bentuk gerak cepat pemerintah merespons kebutuhan energi yang terus meningkat. Dampaknya sangat jelas: warga diharapkan tidak perlu lagi pusing mencari gas atau mengantre panjang di SPBU jika distribusi di lapangan berjalan jujur.
"Ini soal keadilan buat warga kita. Jangan sampai subsidi yang ditujukan untuk rakyat kecil justru dinikmati mereka yang tidak berhak. Kita ingin stabilitas harga terjaga dan barangnya selalu ada saat dibutuhkan," ujar Kamius dengan santai namun tegas.
Pemerintah juga meminta para camat dan pihak keamanan untuk saling bahu-membahu mengawasi jalur distribusi. Tujuannya sederhana, agar tidak ada oknum yang mengambil untung sendiri di tengah kebutuhan masyarakat banyak.
Dalam rapat tersebut, Kabag Ekonomi Iwan membeberkan bahwa kuota untuk Kutai Barat sebenarnya cukup memadai. Alokasi Solar bersubsidi mencapai 603.333 liter per bulan, sementara Pertalite tersedia sebanyak 9.881 liter per harinya.
“Dengan jumlah sebanyak itu, kunci utamanya hanya satu, yakni pengawasan yang ketat. Jika semua pihak dari agen hingga pangkalan bermain bersih, maka hambatan teknis yang sering dikeluhkan warga selama ini bisa diminimalisasi,” ujarnya.
Editor : Muhammad Ridhuan