SENDAWAR – Penantian panjang masyarakat Kutai Barat (Kubar) akan perbaikan jalur vital Simpang Raya menuju Kecamatan Sekolaq Darat akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar memutuskan melakukan langkah berani dengan mengintervensi perbaikan ruas jalan nasional yang kondisinya kian memprihatinkan tersebut.
Selama ini, kerusakan di jalur tersebut menjadi keluhan utama warga. Lubang-lubang menganga dan debu pekat saat kemarau—serta kubangan lumpur saat hujan—disinyalir kuat akibat aktivitas kendaraan Over Load Over Dimension (ODOL) yang melintas melampaui kapasitas jalan.
Meski berstatus jalan nasional, Pemkab Kubar enggan berpangku tangan melihat warganya bertaruh nyawa di jalur tengkorak tersebut. Melalui koordinasi intens dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) dan Pemprov Kaltim, izin perbaikan menggunakan anggaran daerah akhirnya dikantongi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kubar Philip menegaskan saat ini tim teknis tengah bekerja mematangkan proses perencanaan. Ia menargetkan pergerakan alat berat di lapangan sudah bisa terlihat dalam triwulan tiga tahun 2026.
"Harapannya pada triwulan ketiga tahun ini, pekerjaan fisik sudah bisa dilakukan. Kami menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi-year) untuk memastikan pengerjaan ini tuntas dan berkualitas," ungkapnya saat ditemui, Selasa (5/5/2026).
Pengerjaan ini merupakan bagian dari pembagian wilayah kerja agar penanganan kerusakan lebih cepat teratasi. Saat ini, jalur tersebut masuk dalam segmen tiga dalam paket preservasi ruas Simpang Belusuh–Simpang Damai–Mentiwan (Melak).
Riyanto, perwakilan pihak kontraktor, memaparkan teknis pembagian pengerjaan di lapangan. Pihaknya akan berfokus pada titik-titik krusial di segmen tiga untuk mengejar efektivitas waktu.
"Perusahaan kami akan mengerjakan perbaikan utama mulai dari arah Jam Thomas–Didik (Melak) kemudian bergerak mundur ke arah Sekolaq Muliaq. Sementara itu, sisa ruas jalan ke arah Bundaran Lampu Merah Simpang Raya akan ditangani langsung oleh Pemkab Kubar," jelas Riyanto.
Kolaborasi antara anggaran pusat dan daerah ini diharapkan menjadi solusi permanen atas sengkarut infrastruktur di Bumi Tana Purai Ngeriman.
Warga pun kini menaruh harapan besar agar komitmen ini benar-benar terealisasi tepat waktu, sehingga roda ekonomi masyarakat kembali berputar tanpa hambatan infrastruktur. (*)
Editor : Ismet Rifani