SENDAWAR – Sebagai pintu masuk sekaligus pusat keramaian, Kecamatan Melak memikul beban sebagai "wajah" atau etalase Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Tak ingin kesan semrawut menggelayuti kawasan tersebut, Pemerintah Kecamatan Melak mulai tancap gas melakukan penataan. Fokus utamanya: menertibkan shelter dan Pedagang Kaki Lima (PKL).Langkah persuasif pun dikedepankan.
Bertempat di ruang rapat Kantor Camat Melak, Jumat (8/5), sosialisasi digelar. Agenda ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan tindak lanjut serius dari rakor di Kantor Bupati guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, dan memiliki nilai estetika tinggi.
Kasat Pol PP Kutai Barat, Yustinus Giri, menegaskan bahwa menjaga marwah Melak sebagai pusat kota adalah tanggung jawab kolektif. Ia mengingatkan bahwa ketertiban bukan untuk mengekang pedagang, melainkan menciptakan kenyamanan bersama.
"Kami mengajak bapak dan ibu menjaga marwah shelter kita. Setelah sosialisasi ini, tentu ada fase peringatan tegas jika aturan masih diabaikan. Kita ingin Melak rapi karena ini adalah etalase daerah kita," tegas Giri di hadapan para pelaku usaha.
Senada, Kabid Perkim Kubar, Tri, menyoroti transformasi lingkungan. Menurutnya, misi besar pemerintah adalah mengubah kesan kawasan yang selama ini dianggap kumuh menjadi zona sehat dan tertata tanpa mematikan urat nadi ekonomi kerakyatan.
"Kearifan lokal tetap jadi kompas dalam penataan, agar usaha kecil tetap tumbuh di wadah yang lebih layak," imbuhnya.
Urgensi penataan ini semakin mendesak mengingat Melak didapuk menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten. Kasi Trantib Kecamatan Melak, Topik, menyebutkan bahwa mata publik akan tertuju ke Melak.
"Wajah kota harus rapi. Kita akan menyambut tamu dari berbagai kecamatan. Kenyamanan masyarakat dan tamu daerah menjadi prioritas utama saat ini," ungkap Topik mewakili Camat Melak.
Meski sempat diliputi kekhawatiran, para pedagang akhirnya memberikan lampu hijau. Mereka siap mendukung kebijakan pemerintah, asalkan penataan dilakukan secara berkeadilan. Dari musyawarah tersebut, lahir empat poin kesepakatan krusial,
Ketertiban Harga Mati, penataan dilakukan demi kenyamanan publik.
Tanpa Kejutan, pemerintah berjanji tidak akan melakukan penertiban mendadak.
Taat Aturan, pedagang wajib patuh pada Perda penataan PKL.
Area Bersih, dilarang meninggalkan rombong atau barang dagangan di area shelter setelah jam operasional berakhir.
Dengan adanya kesepakatan ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menyulap Melak menjadi kawasan yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menjadi motor ekonomi yang tertib menyongsong gelaran akbar MTQ mendatang. (*)
Editor : Ismet Rifani