SENDAWAR – Langkah kaki pembangunan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sepanjang tiga bulan pertama tahun 2026 mulai dibedah. Bukan sekadar urusan administratif, evaluasi ini menjadi "kompas" untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar terkonversi menjadi kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Tana Bumi Purai Ngeriman.
Bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kubar, Selasa (12/5/2026), Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani secara resmi membuka agenda Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2026.
Dalam arahannya yang lugas, Nanang menekankan bahwa evaluasi ini adalah momentum krusial untuk memotret kejujuran antara perencanaan yang disusun di atas meja dengan realitas yang terjadi di lapangan. Ia tak ingin ada jurang pemisah antara janji program dan fakta serapan.
"Evaluasi Triwulan I ini bukan sekadar rutinitas gugur kewajiban. Ini adalah instrumen vital untuk melihat sejauh mana konsistensi kita. Kita ingin memastikan gerak pembangunan tetap berada di rel yang tepat menuju Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, dan beradat," tegas Nanang di hadapan para kepala OPD.
Baca Juga: Cegah Penyalahgunaan Senpi, Polres Kutai Barat Lakukan Mapping Psikologi Anggota
Didampingi Sekretaris Bappelitbangda Florensius Steven, Kepala DPMPTSP Philip Silitonga, dan Kepala Dinsos Adolfus Edhardus Pontus, Wabup menguliti satu per satu capaian riil yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Satu hal yang menjadi sorotan tajam Nanang adalah optimalisasi realisasi belanja daerah. Ia menyadari bahwa akselerasi di awal tahun kerap menemui kendala teknis. Namun, ia menuntut para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat untuk tidak pasif.
"Terkait kecepatan dan ketepatan, saya imbau seluruh OPD dan Camat proaktif menyajikan data akurat. Jangan menunggu bola. Cari solusi atas kendala teknis di lapangan agar target tahunan tidak meleset dari jadwal," imbuhnya dengan nada persuasif namun tegas.
Bagi Pemkab Kubar, output dari rapat evaluasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menyusun strategi kebijakan pada triwulan berikutnya. Nanang menginginkan setiap program kerja memiliki "daya ledak" manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok kampung.
Sinergi dan efisiensi anggaran menjadi kata kunci yang terus didengungkan. Dengan data yang akurat dari hasil evaluasi ini, pemerintah daerah dapat lebih presisi dalam menentukan arah kebijakan serta melakukan perbaikan kualitas perencanaan untuk tahun mendatang. "Setiap program harus memberikan dampak nyata. Kita ingin setiap keringat dan anggaran yang keluar berujung pada pemerataan pembangunan yang berkeadilan," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki