SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) secara resmi meluncurkan dan menyosialisasikan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari percepatan transformasi digital guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Peluncuran sistem baru ini dibuka langsung Bupati Kutai Barat Frederik Edwin di Gedung Pusat Bank Kaltimtara, Samarinda, Sabtu (23/5/2026). Agenda penting ini turut dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri RI Yanuar Andriyana Putra beserta tim, Asisten I Setkab Kubar Nopandel, serta jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar selaku pihak penyelenggara.
Dalam sambutannya, Bupati Frederik Edwin menegaskan bahwa implementasi SP2D Online merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Kubar dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya pada sektor pengelolaan keuangan. Di tengah perkembangan era digital, pemerintah daerah memang dituntut untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang serbacepat dan responsif.
Baca Juga: Jangan Langsung Divonis Hipertensi, Pemeriksaan Tensi Ternyata Ada Aturannya
"Melalui sistem ini, proses pencairan dana dapat dilakukan secara elektronik dan real-time. Administrasi keuangan daerah pun dipastikan akan berjalan lebih cepat, tepat, dan efisien," ungkap Frederik Edwin saat meresmikan kegiatan.
Ia memaparkan bahwa selama ini pengelolaan administrasi keuangan daerah masih kerap menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterlambatan proses pencairan hingga kendala koordinasi administrasi antarinstansi.
Dengan hadirnya SP2D Online, berbagai hambatan tersebut diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga pelayanan kepada perangkat daerah maupun masyarakat luas menjadi lebih optimal.
Selain mempercepat alur birokrasi, implementasi transaksi non-tunai ini dinilai mampu memperkuat fungsi pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan anggaran. Menurut bupati, migrasi ke sistem digital ini bukan sekadar pergantian aplikasi kerja, melainkan esensi dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan modern berbasis teknologi informasi.
Baca Juga: Jangan Langsung Divonis Hipertensi, Pemeriksaan Tensi Ternyata Ada Aturannya
Kendati demikian, Frederik Edwin mengingatkan bahwa kecanggihan sistem harus diimbangi dengan kesiapan penggunanya. Ia menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah, terutama para bendahara dan operator, untuk mengikuti jalannya sosialisasi ini dengan serius.
"Keberhasilan transformasi digital ini tidak hanya bergantung pada sistem yang mumpuni, tetapi juga kesiapan SDM, kedisiplinan, serta kemauan kita semua untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman," pungkasnya.
Melalui inovasi SP2D Online ini, Pemkab Kubar optimistis tata kelola keuangan daerah di Bumi Tanaa Purai Ngeriman akan semakin efektif dan sehat, sehingga mampu mendukung penuh kelancaran berbagai program pembangunan daerah ke depan. (*)
Editor : Dwi Restu A