SENDAWAR – Komitmen nyata dalam mendukung keandalan infrastruktur publik dan ketenagalistrikan terus ditunjukkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Melalui tim teknis yang diterjunkan langsung ke lapangan, instansi vertikal ATR/BPN ini sukses melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengukuran aset bidang tanah milik PT PLN (Persero) di wilayah Kutai Barat.
Medan berat khas pedalaman Kalimantan bukan menjadi penghalang. Meski harus melintasi kawasan hutan yang lebat dan topografi lapangan yang menantang, tim pengukuran Kantah Kubar tetap solid bergerak demi kepentingan masyarakat luas. Langkah ini krusial untuk memastikan pasokan energi di Bumi Tanaa Purai Ngeriman tetap aman dan andal.
Kepala BPN Kubar, Zulkipli mengatakan, kegiatan ini melibatkan sinergi lintas instansi ini berfokus pada tiga aspek penting bagi pembangunan daerah. Pertama, soal kepastian hukum aset. Tim teknis melakukan pemetaan dan pengukuran batas bidang tanah objek PLN secara presisi.
“Langkah ini bertujuan untuk menerbitkan legalitas aset yang akurat, sekaligus meminimalisasi potensi konflik agraria di masa depan," jelasnya, Jumat (29/5/2026).
Baca Juga: Cari Benteng Pertahanan Tradisi, 44 Pemuda dan Pemudi Ikuti Audisi Duta Budaya Kutai Barat 2026
Kedua, dukungan infrastruktur nasional. Pihaknya membantu percepatan penyediaan ruang tanah bagi fasilitas kelistrikan. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas distribusi listrik yang aman bagi seluruh wilayah Kutai Barat.
Terkakhir, sinergi antarinstansi. Ini memperkuat kolaborasi strategis bersama pihak PLN dalam rangka pengamanan jalur dan tapak infrastruktur energi nasional.
"Akselerasi ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Listrik yang andal dimulai dari legalitas lahan yang jelas," ungkapnya.
Melalui sinergi yang solid antara ATR/BPN dan PLN ini, diharapkan proyek strategis ketenagalistrikan di Kabupaten Kutai Barat dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis maupun hukum, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (*)
Editor : Sukri Sikki