SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) terus berkomitmen membenahi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Sebagai langkah nyata, Pemkab Kubar menggelar rapat Evaluasi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 19 puskesmas se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Diklat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Rabu (3/6/2026).
Rapat evaluasi ini menjadi wadah krusial untuk membedah kinerja pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan BLUD, realisasi pendapatan, hingga optimalisasi layanan BPJS Kesehatan. Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kutai Barat Kamius Junaidi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Barnabas, jajaran Bagian Perekonomian Setda, serta para perwakilan puskesmas se-Kubar.
Dalam arahannya, Pj. Sekda Kamius Junaidi menekankan pentingnya membangun kemandirian di setiap unit pelayanan kesehatan melalui skema PPK-BLUD. Kebijakan ini selaras dengan instruksi pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal dan memaksimalkan potensi pendapatan internal.
"Kemandirian unit layanan kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak sekarang. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk mampu menggali potensi yang dimiliki secara mandiri, termasuk melalui pengelolaan layanan kesehatan yang lebih profesional dan akuntabel," tegas Kamius Junaidi.
Dengan status BLUD, puskesmas dipastikan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini membuat operasional pelayanan langsung ke masyarakat menjadi lebih responsif, fleksibel, dan inovatif tanpa terhambat jalur birokrasi anggaran yang kaku.
Kutai Barat saat ini memiliki 19 puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan. Namun, bentang wilayah yang luas ini masih dihadapkan pada tantangan klasik, yakni keterbatasan kuantitas tenaga kesehatan (nakes). Oleh karena itu, skema BLUD diharapkan menjadi solusi agar puskesmas memiliki ruang gerak yang lebih baik dalam mendukung operasional, termasuk pengelolaan dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) secara mandiri.
Kamius juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk segera memetakan kebutuhan nakes secara riil di tiap kecamatan sebagai basis perencanaan ke depan.
“Kami berharap ke depan seluruh puskesmas dapat menerapkan pola BLUD dan menjadi unit layanan yang mandiri. Untuk itu, diperlukan pendampingan dari tenaga ahli agar proses pembentukan dan pengelolaannya dapat berjalan sesuai regulasi,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kubar, Barnabas, memaparkan bahwa migrasi puskesmas menuju sistem BLUD ini sebenarnya telah dipersiapkan secara matang dan bertahap semenjak beberapa tahun lalu.
Barnabas merincikan, pada tahun 2023, Dinkes telah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) awal yang diikuti oleh tujuh puskesmas pionir.
Langkah ini berlanjut pada tahun 2024 dengan menggelar bimtek penyusunan dokumen administrasi BLUD secara menyeluruh bagi seluruh puskesmas di Kutai Barat.
“Seluruh puskesmas telah mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait program BLUD. Saat ini kami terus melakukan pendampingan intensif agar proses penerapan di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Barnabas.
Ia mengamini pernyataan Pj. Sekda bahwa kehadiran tenaga ahli eksternal mutlak diperlukan. Pendampingan ini krusial utamanya dalam membedah regulasi, tata kelola administrasi, serta mekanisme pelaporan keuangan yang menjadi persyaratan utama dalam penerapan BLUD.
Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Kubar optimistis 19 puskesmas di Bumi Tanaa Purai Ngeriman dapat mengoptimalkan status BLUD-nya. Muara dari program ini adalah lahirnya tata kelola keuangan yang akuntabel serta layanan medis yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kutai Barat. (ADV)
Editor : Ismet Rifani