SENDAWAR – Tata kelola keuangan di tingkat desa sering kali memicu sorotan publik. Namun, Pemerintah Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, berkomitmen memastikan roda anggaran mereka berputar di jalur yang benar. Seluruh pengelolaan keuangan diklaim telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Kampung Muara Tae, Niah. Menurutnya, setiap rupiah yang keluar dari kas desa, mulai dari proses pencairan, penyimpanan, hingga realisasi di lapangan, semuanya melewati mekanisme resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Niah menjelaskan, sistem pengeluaran anggaran di Kampung Muara Tae menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) wajib mengajukan rincian kebutuhan terlebih dahulu sebelum dana dicairkan.
“TPK mengajukan kebutuhan kepada saya. Setelah kegiatan selesai, seluruh nota dan bukti pengeluaran harus diserahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujar Niah, Jumat (5/6/2026).
Menariknya, Niah mengaku selama mengemban amanah sebagai bendahara, dirinya memiliki keleluasaan penuh dalam menjalankan fungsi kontrol finansial. Tidak pernah ada riak intervensi dari Petinggi (Kepala Kampung) Muara Tae terkait urusan fulus desa.
Menurutnya, Petinggi Muara Tae sangat menghormati tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat. Koordinasi administrasi pun berjalan apik, di mana Niah berfokus pada urusan keuangan, sementara Sekretaris Desa bergerak sebagai operator pengajuan administrasi.
Transparansi ini juga tergambar dari kedekatan hubungan kerja antara pemerintah kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Setiap dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak langsung disahkan begitu saja, melainkan dibedah dan dikoreksi bersama BPK, Ketua RT, tokoh masyarakat dan masyarakat. Jika ada pos anggaran yang dinilai terlalu gemuk atau kurang tepat sasaran, revisi total segera dilakukan sebelum program dieksekusi.
Semua muara pembangunan ini, lanjut Niah, tetap berkiblat pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung.
“Selama saya menjabat sebagai bendahara, tidak pernah ada penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Semua sesuai aturan dan hasil musyawarah,” tegasnya.
Bahkan, ada cerita menarik di balik layar kepemimpinan saat ini. Demi memastikan kepentingan umum tidak tersendat oleh birokrasi pencairan anggaran, Petinggi Kampung Muara Tae tak jarang rela merogoh kocek pribadi terlebih dahulu sebagai dana talangan.
Komitmen bersih-bersih dan kerja cepat jajaran pemerintah kampung ini rupanya bukan sekadar klaim di atas kertas. Dampak positifnya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat yang melihat wilayahnya bersolek dalam beberapa waktu terakhir.
Menutup perbincangan, Niah berharap harmonisasi antara pemerintah kampung dan elemen masyarakat terus terjaga. Ia menegaskan bahwa kritik membangun dan masukan dari warga justru menjadi vitamin penting bagi aparatur desa untuk terus berbenah.
“Harapan kami semua pihak tetap bekerja sama membangun kampung dengan komunikasi yang baik, transparansi, dan tetap mematuhi aturan,” pungkas Niah.
Salah seorang warga kampung, Fatimah menyampaikan apresiasi mendalam atas kinerja nyata pemerintah kampung saat ini. Berbagai fasilitas publik penunjang ekonomi dan sosial kini berdiri tegak dan bisa dinikmati langsung.
Sebut saja program rehabilitasi pasar kampung, perbaikan Gedung Pertemuan Umum (BPU), pembangunan rumah sehat, hingga revitalisasi kantor Petinggi yang kini lebih representatif.
Sektor layanan sosial juga diperkuat dengan pengadaan mobil ambulance serta mobil pemadam kebakaran. Sementara untuk mobilitas warga, proyek semenisasi jalan dan perbaikan jembatan dilaksanakan.
“Sangat banyak kemajuan,” ungkap salah satu warga antusias, menggambarkan wajah baru Kampung Muara Tae saat ini. (*)
Editor : Ismet Rifani