SENDAWAR – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai dirasakan para pekerja sektor informal di Kutai Barat. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah pengemudi ojek online dan taksi online yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas transportasi.
Sepekan setelah penyesuaian harga diberlakukan, para mitra pengemudi mengaku beban operasional meningkat signifikan. Di sisi lain, tarif layanan dari aplikasi belum mengalami penyesuaian sehingga pendapatan bersih mereka terus tergerus.
Seorang pengemudi taksi online di Sendawar yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kenaikan harga BBM membuat biaya operasional harian melonjak hingga puluhan ribu rupiah.
“Sekarang uang Rp100 ribu cuma cukup beli Pertamax sekitar enam liter lebih sedikit. BBM segitu paling habis untuk sekali perjalanan pulang-pergi Melak–Barong saat narik penumpang. Modal naik, tapi tarif aplikasi tidak berubah,” ujarnya, Selasa (16/6).
Menurutnya, kenaikan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 per liter berdampak langsung terhadap penghasilan yang dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Meski kendaraan mereka masih dapat menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite, pilihan tersebut tidak selalu mudah diperoleh. Sejumlah pengemudi mengaku kerap menemui kondisi stok Pertalite kosong di beberapa SPBU maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Kalaupun tersedia, mereka harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mengantre. Kondisi tersebut dinilai mengurangi waktu produktif yang seharusnya digunakan untuk mencari penumpang.
“Kalau antre lama, waktu kerja juga berkurang. Akhirnya pendapatan ikut turun,” katanya.
Situasi tersebut mendorong para pengemudi meminta pemerintah dan pihak terkait memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Mereka menilai masih terdapat celah dalam pengawasan penggunaan Pertalite di lapangan.
Para pengemudi menyoroti dugaan adanya oknum yang dapat berulang kali melakukan pengisian BBM bersubsidi dalam satu hari. Praktik tersebut dinilai menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pembelian Pertalite seharusnya menggunakan barcode. Tapi di lapangan masih ada yang bisa bolak-balik mengisi. Kami berharap pengawasannya lebih ketat,” ujarnya.
Mereka berharap pemerintah dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran sehingga masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor transportasi tetap memperoleh akses bahan bakar dengan mudah dan terjangkau.
Editor : Muhammad Ridhuan