KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat (Kubar) terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan. Langkah ini diwujudkan melalui gelaran Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri lintas sektor, mulai dari Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perwakilan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), organisasi kepemudaan, hingga akademisi dari Politeknik Sendawar.
Selain itu, tampak hadir pula perwakilan perusahaan, Tim Penggerak PKK, para camat, lurah, notaris, perwakilan wajib pajak, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungan Bapenda Kubar.
Baca Juga: 14 Atlet Panahan Kubar Berangkat ke Selekprov Samarinda, Bidik Tiket Kejurnas Junior Kudus
Sekretaris Bapenda Kabupaten Kutai Barat Novelistina Salin menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel bukan lagi sekadar formalitas, melainkan hak mutlak masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah selaku penyelenggara.
Seiring berjalannya waktu, perubahan regulasi dan pesatnya kemajuan teknologi pada 2026 ini membuat ekspektasi masyarakat ikut melonjak. Warga kini menuntut birokrasi yang tidak hanya ramah, tetapi juga mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum, khususnya di sektor pendapatan daerah.
“Bapenda menyadari bahwa standar pelayanan tidak dapat dirumuskan secara sepihak oleh birokrasi semata. Diperlukan keselarasan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan serta ekspektasi riil masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Novelistina.
Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 di Kaltim, Konten Kreator hingga Affiliator Kini Masuk Pendataan BPS
Bapenda Kubar membuka ruang selebar-lebarnya bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, saran, hingga kritik. Langkah ini dinilai krusial agar standar pelayanan Bapenda menjadi lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu mendongkrak kepatuhan dan kepercayaan publik dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Selain menjaring aspirasi baru, forum ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk me-review dan mengevaluasi standar pelayanan yang telah diterapkan sebelumnya.
Evaluasi berkala tersebut dilakukan demi mengukur sejauh mana efektivitas layanan di lapangan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dinamis.
Novelistina menambahkan, setiap catatan dan masukan berharga yang diperoleh dari berbagai pihak dalam forum ini akan dijadikan bahan utama dalam menyempurnakan sistem pelayanan. Bapenda bertekad untuk terus menaikkan kelas kualitas layanannya demi menjamin kepuasan masyarakat yang lebih tinggi.
Ia secara tegas mengingatkan bahwa perbaikan sistem dan kemudahan pelayanan ini pada akhirnya memiliki tujuan besar yang saling berkesinambungan. Pelayanan yang prima diyakini akan bermuara pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan PAD yang sehat dan meningkat, stimulus anggaran tersebut nantinya akan mengalir kembali ke tangan masyarakat melalui program-program pembangunan daerah yang berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (*)
Editor : Duito Susanto