KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Auditorium Aji Tulur Jejangkat pada Jumat (17/7/2026) ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Sektor Kehutanan Kuasai 31 Persen Investasi Asing Kaltim
Selain sebagai upaya perbaikan fisik bangunan, program ini juga dirancang untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan SDA (Asisten II) Setkab Kutai Barat, Ali Sadikin, menegaskan bahwa BSPS bukan sekadar bantuan sosial biasa.
Program ini merupakan stimulan yang dirancang untuk memacu partisipasi aktif dan semangat keswadayaan masyarakat. "Bantuan ini adalah stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun atau merehabilitasi rumah agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Kami ingin masyarakat terlibat langsung dalam proses perbaikan hunian mereka," ujar Ali Sadikin saat memberikan sambutan.
Baca Juga: Ini Jawaban Dinas Perikanan Paser Terkait Kuota Solar Subsidi yang Dikeluhkan Nelayan
Ali juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Ia menginstruksikan seluruh instansi terkait dan tim teknis untuk bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, para fasilitator lapangan diminta untuk proaktif memberikan pendampingan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
"Kepada para penerima manfaat, saya minta bantuan ini dimanfaatkan secara optimal. Gunakan material bangunan yang sesuai standar kualitas agar rumah yang dihasilkan benar-benar layak dan nyaman dihuni," pesannya.
Baca Juga: Kapal Nelayan Terbalik di Muara Manggar Balikpapan, Satu Orang Hilang, Tim SAR Lanjutkan Pencarian
Ia juga meminta para camat dan petinggi untuk terus mengawal pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Dalam laporannya, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kutai Barat, Florensius Steven, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Pemkab Kutai Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025–2029.
"Program ini bersifat swadaya bersama pemerintah. Pemerintah memberikan dana stimulan, namun pelaksanaannya bertumpu pada prakarsa, keswadayaan, dan semangat gotong royong masyarakat," jelas Florensius.
Pada Tahun Anggaran 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 177 unit rumah. Sasaran tersebut tersebar di sembilan kecamatan yang mencakup 26 kampung dan kelurahan.
Melalui langkah ini, Pemkab Kubar berharap dapat menekan angka rumah tidak layak huni secara bertahap, sehingga masyarakat Kutai Barat ke depan dapat memiliki hunian yang lebih sehat, aman, serta berkelanjutan. (*)
Editor : Sukri Sikki