KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, setara, dan merata. Diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Perencana (Focal Point) Perangkat Daerah.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) ini dipusatkan di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang Kutai Barat, Selasa (28/7/2026).
Dilaksanakan secara luring dan daring selama dua hari, kegiatan ini diikuti oleh perencana dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kubar.
Baca Juga: Pemkab Kutai Barat Genjot Kepatuhan Investasi Melalui Sosialisasi OSS-RBA dan LKPM
Acara secara resmi dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Suhardi, yang hadir mewakili pimpinan daerah. Dalam sambutan bupati yang dibacakannya, ditekankan bahwa bimtek ini merupakan langkah strategis meningkatkan kapasitas aparatur dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender.
Suhardi menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan sekadar program pelengkap, melainkan strategi pembangunan mendasar. Strategi ini memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat pembangunan secara setara dan berkeadilan.
"Pengarusutamaan gender harus dipahami sebagai strategi pembangunan yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat pembangunan secara setara. Hal ini merupakan bagian penting dalam menciptakan kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan," ujar Suhardi.
Baca Juga: Pentas Seni Kutai Barat 2026 Resmi Ditutup, Budaya Lokal Didorong Jadi Penggerak Ekonomi
Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyusun program berdasarkan analisis kebutuhan riil masyarakat.
Suhardi juga menggarisbawahi bahwa anggaran responsif gender (ARG) bukanlah pembagian anggaran secara sembarang antara perempuan dan laki-laki, melainkan pendekatan agar anggaran tepat sasaran guna mengatasi kesenjangan yang ada.
Sekretaris DP2KBP3A Kubar, dr Akbar, memaparkan bahwa tingkat kesetaraan gender saat ini masih berada pada kisaran 3,9 persen. Angka tersebut menjadi acuan perlunya akselerasi melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah agar perspektif gender terintegrasi ke dalam setiap kebijakan publik.
Penyelenggaraan bimtek ini memiliki beberapa sasaran utama, di antaranya, peningkatan pemahaman, memperdalam konsep, kebijakan, dan strategi PUG bagi seluruh aparatur perencana.
Kedua, identifikasi masalah, mengasah kemampuan peserta dalam mengenali kesenjangan serta permasalahan gender sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Ketiga, penyusunan dokumen teknis, melatih peserta dalam menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) serta Gender Budget Statement/Gender Budget Analysis (GBS/GAB).
Kempat, komitmen kelembagaan, memperkuat komitmen perangkat daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender langsung ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Melalui penguatan ini, Pemkab Kubar optimis implementasi PUG ke depan akan semakin kokoh, melahirkan kebijakan yang inklusif, serta memberikan dampak kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (*)
Editor : Duito Susanto