KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Pemkab Kutai Barat (Kubar) menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2026, Rabu (5/8/2026).
Sekda Kubar Erick Victory membacakan sambutan bupati, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kubar.
Sinergi dan kerja sama yang terjalin erat dinilai menjadi kunci utama mengawal proses pembahasan perubahan APBD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Pemkab Kubar Genjot Kompetensi Aparatur, Perkuat Pengadaan Digital Lewat E-Purchasing
"Penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 didasarkan pada hasil perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyesuaian terhadap kebijakan ekonomi makro nasional, hasil evaluasi realisasi APBD semester pertama 2026, serta kebutuhan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas yang bersifat strategis dan mendesak," ucap Erick.
Pemkab Kubar tetap menaruh fokus tinggi pada pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan karakter masyarakat berlandaskan nilai agama dan adat, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif tetap menjadi pilar utama kebijakan daerah.
Baca Juga: Dua Pengedar Sabu di Long Iram Ditangkap, Segini Barang Haram yang Disita
Dalam nota pengantar tersebut terungkap pula bahwa target pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 diproyeksikan tetap sebesar Rp 2,96 triliun. Sementara alokasi kebijakan belanja daerah dirancang secara terarah untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar, akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing ekonomi lokal, penguatan perlindungan sosial, dan optimalisasi pelayanan publik.
Pemkab Kubar berharap Perubahan APBD 2026 dapat semakin responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat. (*)
Editor : Duito Susanto