KALTIMPOST.ID- Beragam keluhan mendasar disuarakan warga saat menyambut agenda serap aspirasi anggota DPRD Kutai Barat, Agus Sopian. Pertemuan tatap muka tersebut dipusatkan di tiga permukiman, yakni Kampung Muut di wilayah Kecamatan Nyuatan, serta Kampung Awai dan Pepas Eheng di Kecamatan Barong Tongkok.
Dalam sesi tatap muka itu, persoalan infrastruktur fisik masih menjadi jeritan utama masyarakat. Warga mendesak perbaikan akses jalan poros antarkampung, penggantian jembatan kayu yang mulai lapuk, hingga pembukaan jalan usaha tani. Sebagian besar warga yang menggantungkan hidup dari ladang juga mendambakan intervensi pemerintah daerah.
Bantuan pembukaan lahan pertanian baru dinilai sangat penting demi mendongkrak produktivitas komoditas pangan lokal. Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Agus Sopian memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. "Seluruh masukan dan keluhan menjadi atensi, kami siap mengawal usulan ini agar masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah," tegas politikus Partai Nasdem tersebut, Minggu (27/9/2026).
Baca Juga: Dishub Kukar Target Pemasangan 4.000 LPJU Rampung Oktober
Selain sektor infrastruktur jalan, geliat perkebunan dan peternakan di Muut, Awai, maupun Pepas Eheng ikut mengemuka. Warga mengusulkan penyaluran bibit kelapa sawit unggul serta program bantuan ternak bergulir. Kondisi permukiman warga juga menjadi perhatian mendesak, terutama dorongan realisasi bedah rumah tidak layak huni.
Fasilitas publik seperti jaringan air bersih, sarana olahraga pemuda, hingga pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) turut diminta warga akibat terbatasnya pasokan voltase listrik. Kalangan pemuda setempat pun menitipkan harapan terkait masa depan mereka. Generasi muda menghendaki adanya pelatihan vokasi dan keterampilan terapan agar memiliki daya saing kerja serta mampu merintis wirausaha mandiri.
Agus menyatakan siap memperjuangkan seluruh daftar kebutuhan warga tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama dinas teknis Pemkab Kutai Barat. "Ya, kita akan merespon usulan ini sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada dan skala program prioritas daerah," bebernya. Ia menggarisbawahi bahwa penentuan prioritas merupakan kunci agar alokasi APBD Kubar dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah.
"Komunikasi dan sinergi antara warga dan lembaga dewan harus terus terjaga dengan baik. Dengan begitu, arah kebijakan pembangunan ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat Kutai Barat," pungkas Agus yang berkomitmen mengawal suara warga ke meja Musrenbang kabupaten. (riz)
Editor : Muhammad Rizki