KALTIMPOST.ID, SENDAWAR - Di balik berdirinya infrastruktur yang kokoh, terdapat figur krusial yang memegang kendali penuh di lini terdepan, yakni seorang mandor. Menyadari peran strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengambil langkah proaktif.
Mereka menggelar pelatihan dan pembekalan sertifikasi mandor konstruksi bangunan gedung level 3 di Hotel Loveta, Selasa (29/9/2026). Pelatihan berlangsung intensif selama empat hari, hingga Jumat (2/10/2026).
Baca Juga: DPRD PPU Soroti Polemik Pengelolaan Pasar Petung, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan PAD
Kegiatan ini dirancang bukan sekadar untuk memenuhi syarat administratif, melainkan sebagai bentuk transformasi nyata kualitas tenaga kerja lokal agar kian profesional, aman, dan berdaya saing.
Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kutai Barat, Hironimus Stepen menegaskan bahwa mandor adalah penggerak utama yang menentukan lancar atau tidaknya sebuah proyek di lapangan.
"Kunci utama suksesnya proyek konstruksi terletak pada peran mandor. Mandor bertindak membantu pelaksanaan di lapangan sekaligus memberikan arahan langsung kepada para pekerja,” ujar Hironimus, saat membuka acara.
Baca Juga: Bupati Kutim Minta Aset Tanah Pemkab Jelas, Persoalan Lahan Masih Muncul di Lapangan
Ia menekankan bahwa tuntutan profesi mandor kini semakin tinggi. Seorang mandor tidak hanya dituntut mahir secara teknis, tetapi juga harus memiliki kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan tim serta memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar baku yang telah ditetapkan. Karena itu, para peserta diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara disiplin.
Sementara itu, Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya Dinas PUPR Kutai Barat, Aminoto Kalter, memaparkan bahwa program ini berlandaskan pada regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Baca Juga: DPRD Balikpapan Soroti Kasus Pengembang, Pemkot Janji Tertibkan Izin Perumahan
Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa sertifikasi ini memiliki esensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kepatuhan hukum, yakni peningkatan kapasitas, mengangkat mutu dan daya saing tenaga kerja lokal Kubar agar setara dengan standar profesional nasional.
Praktik langsung, peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga dilibatkan dalam simulasi lapangan dan ujian kompetensi resmi.
“Jaminan mutu, memastikan setiap jengkal pembangunan infrastruktur di daerah dikerjakan dengan presisi tinggi,” ujarnya.
Sorotan penting dalam pelatihan ini juga diarahkan pada aspek Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
Baca Juga: Asyik Main Game Online dan Merokok saat Jam Belajar, 23 Pelajar Diangkut Satpol PP Kukar
Aminoto mengingatkan bahwa dunia konstruksi selalu berdampingan dengan potensi bahaya dan risiko tinggi. Deteksi dini resiko, setiap potensi kecelakaan atau kegagalan bangunan wajib dikenali dan dikelola sejak hari pertama proyek dimulai.
Prosedur penanggulangan, sekecil apa pun insiden atau kecelakaan kerja di lapangan, wajib dilaporkan dan ditangani melalui prosedur keselamatan yang benar.
Budaya zero accident, penerapan SMKK bukan pilihan, melainkan bagian tak terpisahkan dari setiap proses pembangunan demi melindungi keselamatan para pekerja.
Melalui gemblengan intensif ini, Dinas PUPR Kutai Barat optimistis para mandor lokal kini memiliki kompetensi yang terukur, tanggap terhadap risiko, serta siap melahirkan karya infrastruktur yang berkualitas, aman, dan andal bagi kemajuan Bumi Tana Purai Ngeriman. (*)
Editor : Sukri Sikki