KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Pemkab Kutai Barat tengah mematangkan skema beasiswa kedokteran bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
Langkah ini diambil bukan sekadar untuk membiayai kuliah putra-putri daerah, melainkan untuk mengatasi krisis tenaga dokter umum dan spesialis di fasilitas kesehatan lokal secara permanen.
Melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baru, Pemkab Kutai Barat ingin mengunci aturan main sejak awal. Pengalaman dari program beasiswa sebelumnya menjadi pelajaran penting, alokasi anggaran, proses seleksi, hingga jaminan penempatan kerja pascalulus harus dipastikan jelas agar tidak ada lagi dokter yang sudah dibiayai daerah justru gagal diserap.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Barnabas, menjelaskan latar belakang inisiasi kerja sama. Menurutnya, informasi mengenai rencana kerja sama tersebut bermula dari komunikasi dengan pihak Rumah Hospital Mangku Jaya terkait pertemuan bersama Wakil Bupati Kutai Barat di Universitas Mulawarman.
Baca Juga: Dua Bulan Berjibaku Padamkan Karhutla, Ratusan Relawan di Samarinda Jalani Pemeriksaan Kesehatan
"Terkait dengan PKS ini, sebelumnya saya mendengar informasi dari pihak Rumah Hospital Mangku Jaya mengenai pertemuan bersama Pak Wakil Bupati di Unmul. Dari sana kita melihat perlunya PKS untuk memperkuat kerja sama yang sudah ada," ujarnya, Rabu (7/10/2026)
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memberikan kuota prioritas bagi calon mahasiswa asal Kutai Barat. Dukungan melalui bantuan stimulan maupun beasiswa pendidikan diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran, baik pada jenjang dokter umum maupun dokter spesialis.
Barnabas menjelaskan, pembagian kewenangan dalam program tersebut perlu diperjelas. Sektor pendidikan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Dinas Kesehatan akan berfokus pada aspek pascalulusan, khususnya pemanfaatan dan penempatan tenaga medis di fasilitas kesehatan daerah.
Ia juga menyoroti tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dengan adanya regulasi pemerintah pusat yang membatasi pengangkatan Tenaga Kerja Kegiatan (TKK). Dengan kondisi tersebut, penerimaan tenaga melalui jalur ASN saat ini dilakukan melalui seleksi CPNS dan PPPK.
Baca Juga: Sumbang PAD Ratusan Miliar, Pemkot Samarinda Jamin Kemudahan Izin Usaha Hotel dan Restoran
Untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga medis di sejumlah Puskesmas, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga memanfaatkan program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan. Melalui program tersebut, putra-putri daerah memiliki kesempatan untuk kembali bertugas di daerah asal dalam periode penugasan tertentu.
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah bersama OPD terkait juga membahas berbagai substansi yang akan dituangkan dalam naskah PKS, termasuk mekanisme pelaksanaan program beasiswa, ketentuan calon penerima, serta bentuk dan pembagian peran antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
Program beasiswa pendidikan dokter ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas SDM bidang kesehatan sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen mempersiapkan SDM kesehatan lokal yang berkualitas sehingga ke depan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis dan meningkatkan pemerataan serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kutai Barat.
Lewat kerja sama dan kuota khusus di FK Unmul ini, Kutai Barat menaruh harapan besar pada generasi muda lokal. Selain memperluas akses pendidikan tinggi yang kerap berbiaya mahal, program ini diproyeksikan jadi solusi jangka panjang agar masyarakat di pelosok Kutai Barat tak lagi kesulitan mendapatkan layanan medis. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo