SAMARINDA–Di tengah derasnya arus urbanisasi dan ketimpangan akses ekonomi di pedesaan, pemerintah pusat menggulirkan strategi baru, membangun kekuatan dari desa. Kaltim, termasuk Kutai Kartanegara, dinilai menjadi salah satu daerah yang paling responsif terhadap seruan tersebut.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono mengapresiasi langsung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan jajaran pemerintah kabupaten atau kota atas komitmen nyata dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Hal itu disampaikan Ferry saat menghadiri Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (24/5).
Menurutnya, keberadaan kopdes tak bisa dipandang hanya sebagai unit simpan pinjam. Dia menekankan bahwa koperasi itu dirancang sebagai institusi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan aktivitas usaha produktif, dan meredam laju migrasi ke kota.
“Dengan terbentuknya pengurus melalui musyawarah, akan mempercepat tindak lanjut dari instruksi presiden untuk menciptakan peluang ekonomi yang relevan dengan kebutuhan lokal,” ujarnya.
Kaltim menjadi salah satu daerah yang bisa menjadi model nasional dalam implementasi koperasi desa. Itu tidak lepas dari sinergi antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, serta semangat partisipatif masyarakat desa.
“Gerakan itu bukan hanya inisiatif pemerintah, tapi juga tumbuh dari masyarakat desa itu sendiri. Itu yang harus ditiru,” sambungnya.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran dalam skala besar untuk mendukung Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
Tercatat Rp 250 triliun dialokasikan khusus untuk pengembangan koperasi desa, Rp 300 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) melalui koperasi, dan Rp 200 triliun untuk program makan bergizi gratis yang pelaksanaannya melibatkan koperasi desa. "Semua akan dikelola koperasi desa dan kelurahan," tambah Ferry.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar Asmi Riyandi Elvandar menegaskan, Kukar telah bergerak cepat. Sebanyak 44 desa dan kelurahan di Kukar telah menggelar musyawarah pembentukan kopdes hingga akhir pekan kemarin.
“Sudah ada yang mengantongi akta pendirian. Kami memang ingin langsung menyesuaikan dengan kebijakan pusat,” beber Elvandar.
Agenda itu turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, bupati atau wali kota se-Kaltim, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, pejabat eselon I kementerian/lembaga, kepala daerah, notaris, camat, lurah, serta para kepala desa dari seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Editor : Dwi Restu A