TENGGARONG - Dalam upaya memperkuat layanan publik dari tingkat paling dasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memulai proses verifikasi dan validasi kelembagaan posyandu di seluruh desa. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama DPMD Kukar, serta ruang rapat Kepala DPMD.
Kegiatan itu menjadi bagian dari strategi besar memperkuat peran masyarakat dalam pelayanan dasar, Rabu (25/6/2025). “Verifikasi ini bukan sekadar pemeriksaan berkas. Di balik tumpukan dokumen dan formulir, tersimpan misi besar,” kata Arianto, kepala DPMD Kukar.
Yakni memastikan posyandu sebagai garda terdepan layanan ibu dan anak di desa tetap hidup, aktif, dan berdampak. Melalui proses ini, DPMD Kukar ingin menjamin bahwa setiap tim pembina dan pengurus posyandu memiliki legalitas yang sah, struktur yang tertata, serta komitmen kuat dalam melayani masyarakat.
Didukung oleh Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI), tim dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar melakukan verifikasi bertahap di seluruh desa. Kolaborasi ini menjadi langkah awal menuju sistem data kelembagaan desa yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi—sebuah prasyarat penting untuk perencanaan pembangunan berbasis bukti.
Verifikasi juga mengacu pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, yang menjadi tolok ukur efektivitas layanan kesehatan berbasis komunitas. Dengan standar ini, DPMD Kukar ingin memastikan bahwa posyandu tidak hanya sekadar hadir secara fisik. Tapi juga berfungsi optimal sebagai pusat edukasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pelayanan kesehatan ibu dan balita.
Posyandu adalah simbol gotong royong dan kepedulian warga desa. Namun, tanpa penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik, semangat itu rentan meredup. Melalui kegiatan ini, DPMD Kukar menegaskan komitmennya untuk menjaga semangat tersebut tetap menyala, agar Posyandu terus menjadi ruang harapan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. (adv/qi/kri)
Editor : Sukri Sikki