KALTIMPOST.ID, Di tengah rimbunnya pepohonan yang disulap menjadi ruang diskusi berbalut lampu-lampu gantung yang hangat, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin membuka lembaran baru dalam hubungan dengan insan pers.
Bukan di aula formal atau ruang rapat berpendingin, melainkan di sebuah lanskap alami Tenggarong Seberang yang remang namun akrab, Bukit Mahony, Desa Bangun Rejo, acara "Meet The Press Ngopi Santai Ngan Media" menjadi penanda sebuah pendekatan kepemimpinan yang berbeda.
Selasa (1/7) malam, bukan sekadar sesi tanya jawab biasa, melainkan sebuah cerminan jujur tentang harapan dan tantangan membangun Kukar ke depan. Suasana santai nan nyaman menyelimuti setiap sudut lokasi.
Meja-meja bundar berpayung besar dipenuhi obrolan ringan para jurnalis yang menikmati hidangan dan minuman dari sebuah stand sederhana. Tawa renyah sesekali memecah keheningan, berpadu dengan alunan musik latar yang lembut.
Tanpa panggung menjulang dengan hanya backdrop yang menampilkan potret kedua pemimpin, deretan kursi lipat tertata rapi, menunggu setiap pemikiran dan gagasan yang akan terungkap. Tak ada sekat yang membatasi, hanya ada keinginan untuk saling memahami.
Bupati Aulia Rahman Basri, dengan nada reflektif, membuka sesi. "Pers ini istimewa karena termasuk yang pertama kami temui," ujarnya, menggarisbawahi prioritas kepemimpinannya. Ia membandingkan dengan tradisi kepala daerah yang baru dilantik kerap langsung melakukan sidak.
"Kami justru langsung lari ke pasar, karena salah satu janji kami adalah membangun bioskop di Tenggarong yang harus segera diimplementasikan. Janji ini penting karena rangkaian pertanyaan Wakil Bupati dalam debat kepada calon lain saat itu, 'Kenapa nggak tinggal di Tenggarong?', pasti diingat oleh masyarakat."
Pengalaman pribadinya sebagai mantan pimpinan redaksi media, tambahnya, menjadikannya merasa sangat dekat dengan dunia pers. "Kalau kita melihat cermin, kita bisa melihat diri kita sebenarnya, dan itu bisa dilihat dari jurnalis," tegas Aulia, menekankan peran pers sebagai cermin objektif bagi pemerintah.
Wakil Bupati Rendi Solihin, dengan gaya milenialnya, menambahkan dimensi yang sama progresifnya. "Bukan cuma progresif, tapi kami adalah petarung yang sudah melewati dua Pilkada," ujarnya disambut anggukan.
"Kami bukan antikritik dan siap menerima kritik." Sebuah kalimat yang menjadi penegas komitmen kepemimpinan mereka. Diskusi berlanjut, menyentuh isu-isu krusial. Ketua SMSI Kukar, Triandi Angga, menyoroti kendala di lapangan.
"Aparat desa kerap ketakutan dan tertutup ketika diwawancarai media. Padahal, kami juga bagian dari mitra pemerintah," ungkapnya. Menggambarkan tantangan akses informasi. Sementara, Ketua JMSI Kaltim, Sukri, memberikan apresiasi.
"Biasanya, kepala daerah memang memiliki agenda seperti coffee morning. Dan hal ini juga baik dilakukan," katanya. "Ini adalah gerakan baru yang memang harus didukung. Kritik bukan berarti membenci, tetapi agar pemerintahan menjadi lebih maju."
Senada dengan itu, perwakilan AMSI, Fairuz, berharap pertemuan seperti ini bisa menjadi agenda bulanan, sekaligus menegaskan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati tidak menjadi pemimpin yang antikritik.
Menanggapi berbagai masukan, Bupati Aulia Rahman Basri kembali menegaskan niat baiknya. "Pola hubungan malam ini bisa jadi gambaran dan simbol iktikad baik untuk membangun hubungan harmonis. Kami butuh kaca, cermin, apakah kami hari ini apa adanya. Dan jurnalis adalah cermin yang sangat baik untuk memberikan gambaran objektif," jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya pemahaman kepada media agar tidak ada ketakutan, sehingga media dapat dioptimalkan untuk menjadi marketing government. Terungkap pula tantangan pembangunan di Kukar yang mengejutkan banyak pihak. "Menurut hitungan Wakil Bupati Rendi Solihin, dibutuhkan Rp 40 triliun untuk membangun jalan," papar Aulia.
"Saat kami mengikuti retreat kepala daerah, orang-orang kaget saat mengetahui anggaran Kukar hampir 11 triliun rupiah. Banyak yang terkejut karena kita memiliki anggaran besar, namun masih berkutat dengan sarana prasarana dasar."
Untuk mengatasi hal ini, pemerintahan akan dibagi menjadi tiga klaster: kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, ketahanan sosial), kebutuhan pembangunan (pertanian, perikanan, pariwisata), dan kebutuhan pengembangan (sisanya), dengan infrastruktur menjadi perhatian utama.
Menutup sesi awal, Wakil Bupati Rendi Solihin memberikan jaminan yang lugas. "No baper club. Telinga kami akan kami tebalkan. Kami tidak baperan," katanya, menegaskan kesiapan mereka menghadapi segala bentuk masukan. Ketua PWI Kaltim, Abdurachman Amin, turut mengapresiasi.
"Pers sebagai pilar keempat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi dan edukasi yang baik. Ini adalah bukti bahwa Bapak Bupati memiliki pemahaman demokrasi yang baik," ujarnya. "Selama ini, tidak ada intimidasi dan sebagainya terhadap aktivitas pers di Kukar, dan semoga ini bisa terus terjaga."
Malam itu, di bawah kerlipan bintang dan lampu-lampu taman, "Ngopi Santai Ngan Media" bukan sekadar ajang kopi darat, melainkan sebuah simbol komitmen dari pemimpin Kukar untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kritik demi kemajuan daerah.
Pertemuan itu mengukir harapan akan terciptanya ekosistem pemerintahan yang lebih partisipatif, di mana pers berdiri sebagai mitra strategis, bukan sekadar pengawas. (*)
Editor : Muhammad Rizki