KALTIMPOST.ID, TENGGARONG SEBERANG – Suasana ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD AM Parikesit, Senin pagi, 7 Juli 2025, lebih ramai dari biasanya. Seorang pria lanjut usia yang tengah dirawat menjadi pusat perhatian. Dikelilingi belasan orang berseragam cokelat khas ASN, ia disapa langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.
Sambil menunduk dan menepuk bahunya, sang bupati berkata lembut, “Cukup tunjukkan KTP saja ya, Pak. Semua layanan kami bantu". Momen itu adalah bagian dari kunjungan kerja Aulia dan Wakil Bupati Rendi Solihin, untuk mengecek langsung pelaksanaan program layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP di RSUD AM Parikesit, rumah sakit rujukan utama di Kukar. Sebelumnya, program serupa telah dipastikan berjalan di puskesmas-puskesmas, termasuk di Kemang Janggut.
“Kami ingin memastikan bahwa layanan ini tidak hanya berjalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), tetapi juga di rumah sakit rujukan. Warga cukup menunjukkan KTP Kukar, tanpa perlu syarat tambahan,” kata Aulia kepada wartawan.
Kebijakan ini, menurutnya, berlaku khusus bagi pemilik KTP Kutai Kartanegara. Ia menekankan pentingnya sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Jangan sampai ada yang mengeluh diminta fotokopi ini-itu, padahal ternyata bukan warga Kukar. Program ini dibiayai oleh APBD Kukar, jadi khusus untuk warga kita,” tegasnya.
Baca Juga: Serap Aspirasi Awak Media, Aulia-Rendi Jamin Kebebasan Pers di Kukar
Direktur RSUD AM Parikesit, dr. Martina Yulianti, memastikan pihaknya sudah menjalankan kebijakan tersebut sepenuhnya. “Tidak ada lagi syarat tambahan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, atau formulir tambahan. Cukup tunjukkan KTP asli, langsung dilayani,” ujar Martina.
Namun, ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami jenis-jenis penyakit yang boleh ditangani langsung di rumah sakit dan yang seharusnya cukup ditangani di FKTP. “Ada 144 diagnosa non-gawat darurat atau false emergency yang sebenarnya tidak perlu ditangani di IGD. Ini yang harus terus kami sosialisasikan,” katanya.
Menurutnya, penumpukan pasien di IGD bisa membahayakan. “Kalau semua pasien datang ke IGD, yang betul-betul darurat justru tidak dapat tempat. Kita pernah mengalami kondisi seperti itu dulu. Maka dari itu, penyaringan awal sangat penting,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Pemkab Kukar berencana membangun klinik di lahan milik PMI yang terletak tepat di depan RSUD AM Parikesit. Klinik tersebut akan berfungsi sebagai titik layanan pertama, khusus bagi pasien dengan keluhan ringan. “Kalau itu terealisasi, pasien tidak langsung masuk ke IGD. Yang tidak gawat akan ditangani di klinik terlebih dahulu,” jelas Martina.
Baca Juga: Tenggarong Bakal Punya Bioskop, Ini Tiga Lokasinya...
Ia juga menjelaskan bahwa rumah sakit tidak bekerja sendiri dalam sistem layanan ini. RSUD hanya bertugas melayani, sementara sistem pembayarannya tetap melalui BPJS Kesehatan. “BPJS adalah bagian dari sistem negara. Jadi transformasi pembiayaan dan layanan rujukan tetap mengacu pada aturan BPJS. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional,” tuturnya.
Bupati Aulia menambahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan ketersediaan tenaga medis, khususnya subspesialis. “Untuk dokter spesialis dasar, RSUD ini sudah cukup. Tapi untuk subspesialis, kita masih kurang,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Kukar bersama Pemerintah Provinsi Kaltim sedang merumuskan skema beasiswa bagi tenaga medis yang ingin menempuh pendidikan subspesialis. “Langkah ini penting karena RSUD AM Parikesit sudah menjadi rujukan provinsi. Banyak pasien dari kabupaten/kota sekitar dirujuk ke sini,” terang Aulia.
Saat ini, RSUD AM Parikesit menjadi salah satu rumah sakit kabupaten pertama di Kalimantan Timur yang memiliki layanan lengkap untuk penanganan kanker, termasuk radioterapi. “Layanan ini biasanya hanya ada di rumah sakit provinsi, tapi Kukar bisa menyediakannya. Ini wujud komitmen kami untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi warga,” tegasnya.
Dengan sistem yang terus diperkuat dari sisi regulasi, infrastruktur, hingga SDM, Pemkab Kukar berharap layanan berobat cukup pakai KTP tak hanya sekadar jargon, tapi menjadi jaminan nyata bagi setiap warganya untuk mendapat hak dasar atas kesehatan. (*)
Editor : Muhammad Rizki