KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diprediksi menurun drastis hingga ke angka Rp7 triliun. Nilai ini anjlok signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka di atas Rp10 triliun. Penurunan harga batu bara global disebut menjadi salah satu pemicu utama.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyatakan, kondisi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dana bagi hasil sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan.
“Kita terlalu bergantung pada dana bagi hasil. Ketika harga batu bara turun, APBD kita ikut terpukul. Maka sekarang kita coba ubah arah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus jadi tulang punggung,” tegas Aulia dalam wawancara di Tenggarong, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah Kukar sejauh ini masih ditopang oleh tiga komponen utama: pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah, dan dana bagi hasil. Namun dari ketiganya, dana bagi hasil selama ini menjadi penyumbang terbesar, sementara dua lainnya masih belum tergarap maksimal. Inilah yang kini menjadi fokus baru pemerintah daerah.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Siap Mediasi Insiden Kekerasan yang Melibatkan Warga dan Aparat di Jonggon
Langkah-langkah konkret tengah disiapkan. Pemkab Kukar, kata Aulia, telah meminta seluruh perangkat daerah mengidentifikasi potensi pendapatan di masing-masing sektor, dari retribusi, pariwisata, pertanian, hingga peluang ekspor. Setiap OPD diminta memetakan potensi PAD yang bisa dioptimalkan dalam wilayah kerja mereka.
“Target kita jelas: PAD harus kembali di atas Rp1 triliun. Saat ini nilainya sangat rendah, bahkan di bawah Rp500 miliar,” ujar Aulia. “Kita sedang susun strategi agar orang luar datang ke Kukar dan barang-barang dari Kukar bisa keluar. Itu rumus dasarnya.”
Misi besar Pemkab Kukar untuk mendongkrak perekonomian lokal juga disampaikan Aulia saat meluncurkan program Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Senin (21/7/2025). Dalam forum itu, ia menegaskan komitmennya memperkuat jalur ekspor bagi produk-produk lokal Kukar.
“Pada tahun 2026, kami akan melaksanakan misi dagang ke negara-negara yang memiliki penerbangan langsung ke Kalimantan Timur—seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei—melalui Balikpapan. Produk-produk desa dan kelurahan harus kita siapkan untuk dieksekusi dalam misi ini. Harapannya, produk-produk lokal Kukar bisa terjual di negara-negara tersebut,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh desa dan kelurahan untuk mulai membangun standar produk dan kemasan yang layak ekspor. Pemerintah, tambah Aulia, akan memfasilitasi koneksi perdagangan internasional melalui forum dagang antardaerah dan negara.
Aulia menekankan bahwa penguatan fiskal daerah harus dimulai dari potensi lokal yang nyata. Menurutnya, sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, kerajinan, hingga makanan olahan memiliki peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, selama dikelola dengan serius dan terarah
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Kukar dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah fluktuasi pasar batu bara global. Dengan membangun sektor riil berbasis lokal dan menggenjot potensi PAD, Kukar berharap dapat mengurangi ketergantungan pada ekstraksi sumber daya serta memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. (*)
Editor : Muhammad Rizki