Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Pemkab Kukar Dorong Pembangunan SPBUN dan Pertashop untuk Atasi Kelangkaan BBM Nelayan

ADV • Selasa, 7 Oktober 2025 | 05:05 WIB
Kukar memerlukan lebih banyak lagi SPBU nelayan. (FOTO DISKOMINFO KUKAR)
Kukar memerlukan lebih banyak lagi SPBU nelayan. (FOTO DISKOMINFO KUKAR)

KALTIMPOST.ID-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan di Kutai Kartanegara (Kukar).

Meski pemerintah telah menyiapkan kuota khusus, distribusinya belum merata akibat keterbatasan infrastruktur pendukung di berbagai wilayah pesisir.

Kondisi itu memaksa sebagian besar nelayan mengandalkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memenuhi keperluan melaut.

Namun, pasokan BBM di SPBU terbatas. Sehingga aktivitas nelayan kerap terganggu dan berdampak langsung pada pendapatan harian mereka.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar Muslik mengakui persoalan distribusi BBM belum sepenuhnya terselesaikan.

“Beberapa SPBU nelayan belum terbangun. Jadi sementara nelayan masih kami titipkan ke SPBU umum dengan kuota tertentu,” ujarnya.

Untuk memperoleh BBM bersubsidi, nelayan wajib memiliki pas kecil atau dokumen ukur kapal, lalu mendaftar melalui aplikasi X-Star.

Mekanisme itu diterapkan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Namun, sistem tersebut belum menjangkau seluruh nelayan, terutama mereka yang tinggal jauh dari titik distribusi utama.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah daerah mendorong pembangunan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) baru.

Saat ini, satu SPBUN telah beroperasi di Muara Jawa, Kukar. Sementara pembangunan di Anggana dan Handil Terusan masih berproses. Lokasi lain seperti Muara Badak dan Marang Kayu juga masuk rencana.

Selain SPBUN, DKP Kukar menyiapkan opsi pembangunan Pertashop di wilayah hulu. Menurut Muslik, banyak nelayan di kawasan tersebut menggunakan pertalite ketimbang solar untuk melaut.

“Banyak nelayan hulu tidak pakai solar, tapi pertalite. Jadi pertashop ini juga penting,” ujarnya.

Baca Juga: Mulai 8 Oktober, Jalan Niaga Utara Samarinda Terapkan Sistem Satu Arah

Muslik menambahkan, pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator perizinan dan administrasi.

Pembangunan infrastruktur BBM tetap akan melibatkan pihak swasta. “Kalau swasta tidak tertarik, kami akan dorong BUMD. Khususnya Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) untuk merealisasikan,” tegasnya.

Upaya itu diharapkan bisa menjamin distribusi BBM lebih merata. Sehingga aktivitas nelayan tidak lagi terganggu akibat keterbatasan pasokan.

Dengan akses energi yang lebih baik, sektor perikanan Kukar diharapkan dapat tumbuh lebih stabil dan produktif. (adv/rd)

Editor : Romdani.
#bahan bakar minyak (bbm) #bbm langka #ibu kota nusantara #kutai kartanegara #Kutai Barat