TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan 2025 di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, pekan lalu. Acara tersebut dirangkai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan lembaga mitra strategis Pemerintah Daerah dalam kaitan upaya penyelamatan pangan.
Hadir pada acara itu, Organisasi Perangkat Daerah KUkar serta stakeholder terkait. Sambutan Bupati Kukar yang dibacakan Sekkab Kukar mengatakan, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, dimana ketahanan pangan daerah adalah kondisi di mana suatu wilayah mampu secara mandiri dan berkelanjutan memenuhi kebutuhan pangannya, dengan memperhatikan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.
Karena itu, program ketahanan pangan daerah diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan pertanian dan perikanan, penguatan cadangan dan distribusi pangan lokal, peningkatan kualitas gizi, serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk diversifikasi pangan.
Program ketahanan pangan daerah harus bisa disinergikan dan diintegrasikan dengan Program Ketahanan Pangan Desa, mengingat adanya regulasi yang memberikan mandat kepada desa agar mengalokasikan Dana Desa minimal 20% untuk Program Ketahanan Pangan Desa.
"Jika ini bisa dilakukan dengan baik, maka sebagian beban Pemerintah Kabupaten terkait ketahanan pangan untuk di wilayah desa dapat berkurang sehingga dapat fokus pada program ketahanan pangan di wilayah kelurahan," ujarnya.
Pemkab Kukar menyambut baik dan mengapresiasi atas pelaksanaan Rapat Koordinasi ini, mengingat ketiga tema yakni finalisasi Rancangan Rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Kukar tahun 2025-2029, Pemutakhiran Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Kukar dan Neraca Bahan Pangan (NBP) sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Kukar.
“Rakor hari ini sangat penting dilaksanakan dan strategis khususnya dalam rangka penguatan dan pengoptimalan ketahanan daerah,” ujarnya.
Rakor ini tentu memiliki tujuan khusus dari Program Ketahanan Pangan Desa. Yakni meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. Juga meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu. Serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Selain itu, ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.
Penyediaan informasi yang diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
“Informasi tersebut dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA,” jelasnya.
Sunggono mengajak seluruh pihak, baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha (swasta), lembaga/organisasi dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersinergi dan berkomitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
"Sinergi dan kolaborasi ini tentunya akan mendorong Kabupaten Kutai Kartanegara mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Daerah sampai tingkat masyarakat dan termasuk rumah tangga," demikian ujarnya. (prokom09)
Editor : Sukri Sikki