KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara mulai menyoroti beban operasional badan usaha milik daerah di tengah kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani membuka opsi evaluasi gaji dan efisiensi internal BUMD agar setoran ke kas daerah bisa lebih besar.
Ahmad Yani mengatakan, BUMD harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, terutama di tengah kondisi defisit anggaran yang membutuhkan sumber penerimaan tambahan. Menurutnya, sektor-sektor yang selama ini memiliki potensi besar perlu dikelola lebih maksimal.
“Kerjanya harus menciptakan PAD, baik melalui sektor-sektor Migas, Bankaltimtara dan Tunggang Parangan,” ujarnya. Ia menilai, sejumlah usaha daerah yang belum optimal perlu segera dibenahi agar tidak hanya berjalan sebagai rutinitas, tetapi benar-benar menghasilkan pendapatan bagi daerah.
“Usaha-usaha yang selama ini belum maksimal harus dimaksimalkan. Kita ingin BUMD benar-benar mampu menciptakan PAD dan ikut membantu menutup defisit anggaran yang ada,” katanya.
Dalam upaya efisiensi tersebut, DPRD juga menyoroti beban operasional internal BUMD, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap gaji karyawan. Namun, evaluasi itu disebut tetap harus dilihat secara proporsional dan menyesuaikan kondisi masing-masing BUMD.
“Kita juga mendorong efisiensi di internal BUMD, termasuk evaluasi gaji karyawan. Kalau memungkinkan, dilakukan penyesuaian agar setoran ke kas daerah bisa lebih besar dibandingkan untuk membiayai rutinitas,” jelasnya.
Ahmad Yani menegaskan, efisiensi tidak hanya berlaku pada satu sektor. Jika pemerintah pusat mulai membahas langkah pemangkasan, daerah juga dinilai perlu berani melakukan evaluasi serupa pada lembaga usaha milik daerah.
“Langkah efisiensi ini berlaku menyeluruh. Kalau di pusat saja ada wacana pemotongan, maka di daerah juga harus berani melakukan hal serupa, termasuk di BUMD,” tegasnya.
Baca Juga: Bidik Kemenangan di Zona Playoff Degradasi, Persiba Balikpapan Siapkan Mental Pemain
Menurutnya, BUMD yang memiliki potensi besar seharusnya tidak terbebani oleh biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dihasilkan. Kondisi itu perlu dicegah agar keberadaan BUMD tidak justru membebani keuangan daerah.
“BUMD yang memiliki potensi besar harus benar-benar dimaksimalkan kontribusinya. Jangan sampai beban operasional justru lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan,” ujarnya.
Selain persoalan efisiensi, Ahmad Yani juga menyinggung pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia menegaskan, pengisian jabatan di perusahaan daerah tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik atau kedekatan dengan tim sukses.
“Terkait isu pengisian BUMD oleh tim sukses, itu enggak boleh, harus dikelola profesional,” katanya. Dalam waktu dekat, DPRD Kukar berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas langkah konkret optimalisasi dan efisiensi BUMD. Pemanggilan tersebut diperkirakan dilakukan pada Mei.
“Dalam waktu dekat, kemungkinan bulan Mei, kita akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas langkah konkret optimalisasi dan efisiensi BUMD agar setoran PAD bisa meningkat,” ungkapnya.
Ahmad Yani memastikan pengawasan terhadap BUMD akan diperkuat, baik oleh pemerintah kabupaten maupun DPRD. Langkah itu dinilai penting agar pengelolaan BUMD tetap sesuai tujuan awal, yaitu memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat.
“Pengawasan juga akan diperkuat, baik oleh pemerintah kabupaten maupun DPRD, agar pengelolaan BUMD berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo