KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara Sugeng Hariyadi mengingatkan Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media.
Menurutnya, setiap pernyataan pimpinan dewan dapat dibaca dari berbagai sudut pandang dan membawa marwah lembaga DPRD. “Saya berharap Ketua DPRD dalam menyampaikan pernyataan di media bisa lebih berhati-hati. Setiap pernyataan pasti dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya satu sudut pandang saja,” ujar Sugeng.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani meminta pejabat membatasi menginap di hotel saat perjalanan dinas. Ia menyerukan efisiensi anggaran dengan memberi opsi memanfaatkan masjid sebagai tempat istirahat.
"Kalau penggunaan hotel, itu sudah kita batasi. Kalau bisa ya tidur di mesjid kah," ujarnya kepada awak media di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat.
Baca Juga: Beban Operasional BUMD Disorot, DPRD Kukar Buka Opsi Evaluasi Gaji
Penggunaan hotel menurutnya dibatasi sebagai bentuk contoh efisiensi dari DPRD. Seruan itu muncul di tengah ancaman defisit APBD Kukar 2026. Yani menyebut potensi selisih pendapatan dan belanja mencapai Rp 700-800 miliar.
Sugeng menilai, pernyataan pejabat publik perlu dijaga agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat. Terlebih, posisi Ketua DPRD tidak hanya melekat pada pribadi, tetapi juga pada lembaga yang dipimpinnya.
“Jangan sampai apa yang disampaikan justru menimbulkan persepsi lain yang bisa mencederai makna dari pernyataan itu sendiri,” katanya. Sugeng menegaskan, Ketua DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra kelembagaan.
Sebab, setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik dapat berkaitan dengan DPRD secara keseluruhan, termasuk fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. “Saya berharap beliau sebagai Ketua DPRD, beliau membawa marwah lembaga, termasuk marwah fraksi-fraksi di dalamnya, sehingga setiap pernyataan harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Baca Juga: BPBD Deteksi Buaya Masuk Jalur Drainase Tunan dan Waru, Merambah ke Saluran Drainase Primer
Menurut Sugeng, kehati-hatian dalam berbicara di media menjadi penting karena pernyataan pejabat daerah tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal. Dalam era digital, pernyataan tersebut dapat menyebar lebih luas dan dibaca oleh publik dari berbagai daerah.
“Pernyataan di media ini bisa dibaca masyarakat secara nasional. Karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Ia menyebut, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi dirinya dan jajaran fraksi agar lebih cermat dalam menyampaikan sikap maupun pernyataan publik. Sugeng menilai setiap amanah politik harus dijalankan dengan tanggung jawab, termasuk dalam komunikasi di ruang media.
“Ini menjadi pengingat dan pembelajaran bagi saya selaku ketua fraksi dan semua selaku pengutus beliau agar dalam menyampaikan pernyataan tetap sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang diemban,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo