KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025.
Instruksi itu disampaikan Aulia saat memimpin rapat tindak lanjut LHP BPK bersama jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (9/6/2026).
“Hari ini kita melakukan rapat untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK RI, Perwakilan Kalimantan Timur. Kemarin kita sudah menerima hasil pemeriksaan dan Alhamdulillah kembali mendapatkan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Aulia.
Meski kembali meraih opini WTP, Aulia menegaskan bahwa temuan BPK tetap harus diselesaikan. Ia meminta setiap OPD membangun komitmen dan mengurai langkah konkret untuk menindaklanjuti poin-poin temuan tersebut.
Baca Juga: Satpam Pasar di Samboja Diamankan, Diduga Cabuli Anak 7 Tahun di Belakang Gudang
“Namun setiap pemeriksaan tentu ada temuan-temuan. Hari ini kami bersama organisasi perangkat daerah membahas temuan-temuan tersebut, membangun komitmen, dan mengurai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya,” katanya.
Bupati menyebut jumlah temuan pada pemeriksaan tahun ini tidak terlalu banyak. Pihaknya diberi waktu 60 hari oleh BPK untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi.
“Alhamdulillah pada pemeriksaan kali ini temuannya tidak terlalu banyak dan kami yakin bisa menyelesaikannya karena diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan BPK,” ucapnya.
Berdasarkan pembahasan dalam rapat, mayoritas temuan masih berkisar pada aspek pengadaan barang dan jasa serta pembayaran honorarium. Aulia menilai pola temuan tersebut hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Usai Bebas dari Penjara: Rita Widyasari Buka Suara di Instagram soal Nama-nama Besar dalam Kasusnya
“Temuannya masih seputar pengadaan barang dan jasa, terkait honorarium dan hal-hal yang polanya hampir sama dari tahun ke tahun. Saya yakin teman-teman bisa menyelesaikannya,” tegasnya.
Pemkab Kukar sendiri telah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK. Aulia berharap tren itu dapat terus dipertahankan dengan memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi di setiap OPD. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo