KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Masyarakat Sebulu masih menaruh harapan besar agar segera memiliki akses baru yang lebih cepat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pembangunan Jembatan Sebulu dinilai wajib dilanjutkan agar investasi ratusan miliar rupiah yang sudah dikeluarkan pemerintah tidak berhenti di tengah jalan.
Komitmen itu disampaikan DPRD Kutai Kartanegara bersama Pemerintah Kecamatan Sebulu. Keduanya sepakat proyek strategis dengan total kebutuhan anggaran hampir Rp 900 miliar tersebut harus dikawal sampai selesai dan bisa segera dimanfaatkan warga.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan pihaknya akan memperkuat fungsi pengawasan. Termasuk mengevaluasi pelaksanaan proyek dan kinerja kontraktor jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
"Kalau ada kontraktor yang bekerja tidak sesuai ketentuan, tentu harus ditindak. DPRD juga akan melakukan pengawasan secara khusus," tegasnya.
Menurut Yani, menghentikan proyek bukanlah pilihan. Sebab pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran besar sejak pembangunan dimulai pada 2024 sehingga penyelesaiannya harus menjadi prioritas.
DPRD juga akan mengkaji kendala yang menyebabkan progres belum optimal. Sejumlah opsi pembiayaan mulai dibahas, mulai dari skema tahun jamak, pinjaman daerah, hingga mendorong dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.
"Jangan sampai dana yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia. Jembatan ini harus selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.
Camat Sebulu Edy Fachruddin sependapat. Ia menilai Jembatan Sebulu bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan masyarakat yang akan membuka konektivitas sekaligus menjadi penggerak ekonomi baru di wilayahnya.
Ia menjelaskan pembangunan saat ini masih dilakukan bertahap karena keterbatasan kas daerah. "Karena keterbatasan kas daerah, tahun ini ada dianggarkan sekitar Rp 80 miliar. Mudah-mudahan penyambungan besi jembatan itu segera direalisasikan," katanya.
Edy menyebutkan progres pekerjaan hingga kini diperkirakan baru mencapai sekitar 50 persen karena bentang utama jembatan belum tersambung. Dari total kebutuhan mendekati Rp 900 miliar, sekitar Rp 200 miliar sudah terealisasi.
Sementara untuk menyelesaikan bentang tengah masih diperlukan dukungan pembiayaan besar. Karena itu ia berharap Pemkab Kukar terus membangun komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar proyek ini mendapat dukungan APBN.
"Harapan kami semua pemangku kepentingan bisa bersinergi. Ada bantuan dari APBN dan Bapak Bupati bisa mengomunikasikan penyelesaian jembatan ini. Karena jembatan ini merupakan sarana perekonomian baru yang sangat dibutuhkan masyarakat kita," pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto