KALTIMPOST.ID, TENGGARONG - Senin (3/8/2026) kemarin, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji mengumpulkan sepuluh kepala daerah se-Benua Etam. Pertemuan berlangsung di Aula Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Mereka membahas kondisi fiskal daerah, khususnya untuk tahun 2027 mendatang. Dari pertemuan ini, para kepala daerah menyepakati keputusan bersama. Yakni melakukan komunikasi tatap mata dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kunjungan ini adalah langkah yang disepakati bersama untuk mengantisipasi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan dan belum optimalnya transfer ke daerah (TKD) tahun 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, Kukar pada rakor tersebut memperjuangkan kekurangan dana transfer sebesar Rp 3 Triliun. Dana kurang bayar ini menjadi sebuah tantangan, lantaran berdampak langsung kepada program-program pemerintahan. Sehingga apa yang sebelumnya telah direncanakan, mesti mengalami penyesuaian.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Kutai Kartanegara memiliki dana kurang bayar sekitar Rp 3 Triliun. Itu yang kita coba perjuangkan bersama,” ungkap Aulia kepada awak media, Selasa (4/8/2026).
Baca Juga: Nelayan Loa Kulu yang Tenggelam Ditemukan setelah 2 Hari Pencarian
Selain dana kurang bayar, juga ada dana lebih bayar sekitar Rp 600 miliar. Dana transfer ini adalah hak Kabupaten Kukar yang masih tertahan di pusat. Sedangkan pendapatan keuangan daerah masih bergantung dari transfer keuangan pusat, transfer keuangan provinsi, dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami ingin apa yang menjadi haknya masyarakat Kabupaten Kukar itu bisa didapatkan,” lanjutnya.
Untuk opsi pendapatan yang berasal dari Pemprov Kaltim, Aulia mendorong optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Mengingat masih belum optimalnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini, Aulia harap ada kolaborasi bersama Pemprov Kaltim atas hal tersebut.
Mengenai jadwal menyambangi Kemenkeu RI di Jakarta, Aulia mengaku belum dapat memastikan. Lantaran, pertemuan ini dipimpin oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang membuka komunikasi dengan Kemenkeu RI. Namun Aulia juga berharap pertemuan ini dilakukan segera, sehingga dapat ditemukan solusi akan keadaan fiskal daerah yang dihadapi saat ini. “Kita berharap tidak dalam jangka waktu lama untuk bisa mengaudiensikan dan menyampaikan kondisi existing yang ada di sini. Sehingga Kementerian Keuangan pun bisa memahami kondisi kita yang ada di daerah,” tutup Aulia. (*)
Editor : Sukri Sikki