Anggaran RTku Terbaik Bakal Dipangkas, Pimpinan DPRD Kukar Bilang Uji Coba untuk APBD-P 2026

Muhhammad Rifqi Hidayatullah • Dipublikasikan Senin, 7 September 2026 | 12:07 WIB
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. (IST)
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. (IST)
 

KALTIMPOST.ID, TENGGARONG - Program RTku Terbaik milik Pemkab Kukar berpotensi tidak langsung mendapat kucuran Rp 150 juta per RT di APBD Perubahan 2026. DPRD Kukar mengusulkan besaran anggaran itu dipangkas karena waktu pelaksanaannya mepet akhir tahun.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, nilai anggaran masih akan dibahas dan dievaluasi bersama. Salah satu pertimbangan utama adalah program baru akan jalan sekitar Oktober, sementara tahun anggaran tinggal beberapa bulan.

Kalau misalnya anggaran Rp 100 juta itu efektif dan ideal kalau dilaksanakan dari Januari. Tapi ketika ini sudah memasuki bulan sembilan dan akan dilaksanakan di bulan 10, itu pasti tidak ideal,kata Ahmad Yani, Minggu (6/9/2026).

Baca Juga: Utang Pemkab Kukar di Bankaltimtara Sudah Terbayar 80 Persen

Karena itu, DPRD berencana melakukan penyesuaian. Opsi yang mengemuka adalah memberikan Rp 50 juta per RT sebagai tahap awal. Harapannya pasti akan kita pangkas, minimal 50 persen, supaya itu juga bisa berjalan programnya,ujarnya.

Menurut Yani, anggaran Rp 50 juta per RT di perubahan 2026 akan dijadikan uji coba. Jika program berjalan efektif, maka pada 2027 akan dilanjutkan dengan skema penuh.

Kita pastikan kasih anggaran Rp 50 juta per RT dengan konsekuensi kalau itu sukses, kita akan lanjutkan di 2027,katanya.

Sebaliknya, jika masih banyak kendala di lapangan, hasil evaluasi 2026 akan menjadi dasar DPRD dan Pemkab dalam menyusun APBD murni 2027. Kalau masih ada masalah, karena kita juga bicara APBD murni tahun 2027, tentu kita akan menjadikan tolak ukur di tahun 2026,kata Ahmad Yani.

Dengan skema itu, DPRD berharap dana yang dialokasikan untuk RT tetap bisa digunakan efektif meski waktu pelaksanaan 2026 singkat. Program RTku Terbaik sendiri direncanakan masuk dalam APBD Perubahan Kukar 2026. Besaran final per RT masih menunggu hasil pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah. (*)

Editor : Sukri Sikki
kukar APBD-P anggaran pemkab kukar ahmad yani