KALTIMPOST.ID, TENGGARONG - Jalan ambles di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, segera dapat penanganan serius. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, kini mengkaji pemasangan dinding penahan tanah bertiang pancang yang rawan longsor.
Kajian ini muncul setelah tim BBPJN Kaltim turun langsung, melakukan investigasi dan pengeboran tanah di titik longsor. Data itulah yang jadi dasar desain penanganan. Plt Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan BBPJN Kaltim, Akmizal menyebut kondisi tanah jadi pertimbangan utama.
"Kami sedang mengkaji opsi pemasangan dinding penahan tanah yang diperkuat tiang pancang. Tujuannya menstabilkan area bibir sungai yang amblas," ujar Akmizal saat audiensi dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (10/9/2026).
Baca Juga: Listrik Kerap Padam, Warga Kutai Timur Galang Petisi Tuntut Kompensasi dari PLN
BBPJN tidak mau penutupan Jalan Jembayan kelamaan. Karena jalan itu urat nadi warga untuk mobilitas, distribusi barang, sampai ekonomi. "Jadi selain solusi permanen, kita juga bahas langkah sementara. Termasuk skema pengalihan arus lalu lintas selama pekerjaan," kata Akmizal.
Dukungan CSR perusahaan juga dilirik. Tujuannya membantu menekan dampak yang dirasakan masyarakat akibat gangguan akses. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, longsor Jembayan tidak bisa ditunda. Menyangkut keselamatan warga dan konektivitas antar wilayah.
"Penanganan jalan longsor ini harus benar-benar dikerjakan. Ini penting dan mendesak," tegas Aulia.
Baca Juga: Okuta Garden Resmi Beroperasi, Kideco Perkuat Komitmen Kabupaten Layak Anak di Paser
Soal anggaran, Aulia sadar ada kebijakan efisiensi dari pusat. Tapi menurutnya, infrastruktur darurat tidak bisa dikesampingkan. Pemkab Kukar berharap pemerintah pusat lewat kementerian terkait bisa mengucurkan dana. Sementara Pemkab siap ikut berkontribusi sesuai kemampuan.
"Apapun kendalanya di wilayah Kukar, jangan sungkan minta bantuan ke kami," ucap Aulia.
Audiensi itu juga menyinggung pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan di beberapa titik Kukar. Koordinasi turut melibatkan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, terutama untuk aspek teknis dan dampak ke masyarakat.
Ke depan, Pemkab Kukar dan BBPJN Kaltim akan memperkuat koordinasi. Solusi permanen dikebut dengan dasar data tanah, sementara langkah darurat disiapkan agar warga tidak terlalu lama terisolasi. (*)
Editor : Sukri Sikki