KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Keterbatasan ruang fiskal tidak lantas membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Efisiensi belanja dilakukan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus memenuhi hak aparatur pemerintah daerah.
Strategi pengelolaan anggaran tersebut dipaparkan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di hadapan sivitas akademika Magister Administrasi Publik (MAP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Dalam kuliah umum bertajuk strategi menjaga layanan publik di tengah keterbatasan fiskal itu, Aulia menegaskan bahwa pengetatan anggaran tidak mengurangi belanja pegawai.
Baca Juga: Khofifah Lantik Aji Suryana sebagai Ketua IKA Unair Kaltim, Siap Perkuat Jejaring Alumnus
“Dalam kondisi keterbatasan fiskal saat ini, ada beberapa kebijakan yang kami lakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama, kami tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai,” tegas Aulia.
Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan menyisir pengeluaran operasional birokrasi secara ketat. Dengan begitu, belanja modal serta pengadaan barang dan jasa dapat diarahkan secara lebih produktif untuk kepentingan masyarakat.
“Kedua, kami berupaya melakukan efisiensi pada belanja operasi dan mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa,” lanjutnya.
Aulia berpandangan, esensi efisiensi anggaran bukan sekadar menyesuaikan angka penerimaan dan pengeluaran di atas kertas. Hal terpenting dalam pengelolaan fiskal adalah memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah melalui program-program nyata.
“Jadi, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka efisiensi adalah memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Kami juga berupaya agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tandasnya.
Pengetatan belanja tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Kukar Idaman Terbaik. Program ini menjadi fondasi untuk mengarahkan perekonomian Kukar dari ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi fosil menuju penguatan ekonomi hijau dan sektor non-ekstraktif.
Baca Juga: Perjalanan Ke Luar Negeri dari Kaltim Anjlok 33,11 Persen selama Agustus 2026
“Inti dari Kukar Idaman Terbaik sebenarnya adalah bagaimana kita berusaha membangun fondasi di Kutai Kartanegara untuk peralihan kekuatan ekonomi dari industri ekstraktif ke non-ekstraktif, dengan penguatan pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan,” beber Aulia.
Visi tersebut didukung melalui 17 program dedikasi yang menyasar kebutuhan nyata masyarakat. Intervensi kebijakan mencakup pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, subsidi biaya hidup santri di pondok pesantren, pendampingan petani dan nelayan, hingga bantuan sosial bagi warga lanjut usia.
Selain memastikan ketepatan belanja, Aulia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dan kepercayaan masyarakat agar program pembangunan daerah berjalan optimal. Dalam hal ini, jurnalis dan media memiliki peran penting untuk menyampaikan capaian pemerintah secara jernih dan berimbang.
Strategi Pemkab Kukar tersebut mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Dekan FISIP Unmul, Finnah Fourqoniah, menilai materi yang disampaikan relevan dengan tantangan fiskal yang kini dihadapi banyak pemerintah daerah.
“Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi hal utama. Kami dilibatkan dalam IKM, dan sebagian besar hasilnya nanti akan memperlihatkan bagaimana kualitas pelayanan tersebut. Harapannya, kualitas pelayanan itu tetap menjadi yang terbaik, bahkan tidak berkurang dibandingkan sebelumnya,” terang Finnah.
Finnah berharap sinergi antara perguruan tinggi dan Pemkab Kukar terus diperkuat melalui riset kebijakan, survei kepuasan masyarakat, hingga peningkatan kapasitas aparatur. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat kajian akademik menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjaga mutu pelayanan publik, meski ruang anggaran semakin terbatas. (*)
Editor : Ery Supriyadi