SANGATTA – Meningkatnya jumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran oleh kepala desa di Kutai Timur (Kutim) mendorong Inspektorat Wilayah (Itwil) mengambil langkah serius. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kutim, Sudirman Latif, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan audit terhadap seluruh desa yang ada di wilayah tersebut.
"Memang banyak laporan masuk ke kami terkait kepala desa. Karena itu, Wakil Bupati Kutim yang baru meminta kami untuk mengaudit keseluruhan," ujar Sudirman.
Baca Juga: Tim SAR Temukan Warga yang Lompat ke Laut di Sangkulirang, Sudah Tak Bernyawa
Instruksi tersebut, kata Sudirman, datang langsung dari Wakil Bupati Mahyunadi yang menunjukkan perhatian besar terhadap tata kelola pemerintahan desa. Meski audit menyeluruh ini belum secara spesifik tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), namun pihaknya menyatakan siap menindaklanjutinya.
"Pak Wakil sangat fokus terhadap pembinaan kades. Kami pun sudah dipanggil langsung untuk memulai audit total," lanjutnya.
Beberapa kasus yang sudah mencuat ke publik turut menjadi perhatian. Sudirman menyebut Inspektorat telah menurunkan tim untuk memeriksa langsung sejumlah dugaan pelanggaran, termasuk yang melibatkan Kepala Desa Benua Baru. Kades tersebut dilaporkan dalam dua perkara sekaligus, yakni dugaan korupsi dan pelecehan seksual.
Baca Juga: 33 Temuan BPK, Pemkab Kutai Timur Tetap Raih WTP
Sementara itu, kasus lainnya yang tengah dalam sorotan adalah Kepala Desa Mata Air yang sudah divonis 2 bulan 15 hari penjara akibat kasus tambang ilegal, namun hingga kini masih menjabat meski ancaman hukumannya mencapai lima tahun.
"Tim kami masih bekerja. Kami belum bisa menyimpulkan hasil, karena proses pengecekan di lapangan masih berjalan," jelasnya.
Sudirman juga menilai pengelolaan dana desa yang besar belum diimbangi dengan kemampuan aparatur desa. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas serta standarisasi dalam pengangkatan staf desa.