KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Minimnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kutai Timur (Kutim) kini menuai sorotan, dinilai belum mampu menjawab tantangan kebutuhan industri, padahal Kutim dikenal sebagai wilayah industri pertambangan.
Menggapi hal itu, Pelaksana tuga (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mengatakan pihaknya tengah mengkaji pendirian dua SMK baru di Kutim. "Kita lihat SMK yang diusulkan ada dua, ada di Sandaran dan ada lagi di Bengalon," ujarnya.
Ia menyebutkan, meskipun sudah ada siswa baru untuk dua wilayah tersebut, mereka saat ini masih mengikuti proses belajar di sekolah induk sembari menunggu pengembangan sekolah baru.
Baca Juga: MTQ Kaltim Resmi Bergulir di Kutim, Ini Kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Bupati Kutim saat Pembukaan
"Sekarang sudah ada siswa baru, tapi kita masih masih ikut di sekolah induknya. Nanti kita lihat jurusan apa yang pas," tambahnya. Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto menyoroti persoalan ini. Ia menyebut minimnya SMK berbasis industri sehingga belum bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja industri di Kutim.
“Ini sangat mendesak. Kita punya banyak perusahaan tambang, tapi lulusan SMA dan SMK kita banyak yang tidak bisa langsung masuk karena sekolahnya tidak memiliki sertifikasi yang sesuai standar perusahaan,” ujar Pandi.
Ia menyebutkan, salah satu contohnya adalah banyaknya tenaga kerja luar daerah yang direkrut oleh perusahaan. Hal ini kata Pandi, bukan karena tenaga lokal tidak mampu, tapi karena tidak memiliki sertifikasi atau keahlian yang diakui secara formal.
“Ketika kita tanya kenapa banyak dari luar? Jawabannya karena mereka butuh lulusan bersertifikasi. Sementara di sini tidak ada. Mau tidak mau perusahaan mengambil dari luar karena itu bagian dari SOP mereka,” ucapnya.
Baca Juga: Tenaga Kerja Lokal Sulit Terserap, DPRD Kutim Desak Penambahan SMK Berbasis Industri
Pandi juga menilai keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) belum cukup menjawab persoalan ini. BLK hanya menjangkau sebagian kecil calon tenaga kerja dan tidak memiliki kapasitas layaknya pendidikan formal.
“BLK itu bagus, tapi tidak cukup. Kita butuh sekolah kejuruan secara menyeluruh. Harus ada SMK yang fokus di bidang pertambangan, perkebunan, atau bahkan olahraga. Kalau tidak, ya anak-anak kita terus kalah saing,” lanjutnya.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah provinsi berani mengambil langkah konkret dengan menghadirkan sekolah kejuruan yang benar-benar selaras dengan kebutuhan industri lokal.
“Kita di kabupaten punya niat, tapi urusan SMK ini ada di tangan provinsi. Kalau tidak disinergikan, ya akhirnya buntu. Anak-anak kita terus dirugikan,” pungkasnya. (*)