SANGATTA – Sistem informasi pengadaan barang dan jasa di Kutai Timur (Kutim) tak lagi tersebar di banyak aplikasi. Pemerintah daerah mulai mengintegrasikan empat sistem berbeda ke dalam satu platform bernama SICEPAT (Sistem Cerdas Pengadaan Terpadu).
Sebelumnya, data pengadaan terpecah di Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan, Indonesia National Procurement Portal (INAPROC) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kini, seluruh informasi terkonsolidasi dalam satu dashboard yang bisa diakses pimpinan daerah secara real time.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Kutim, Masrianto Suriansyah, mengatakan integrasi ini memotong langkah pemantauan yang selama ini memakan waktu.
“Pimpinan daerah bisa langsung memantau progres tanpa harus membuka banyak sistem,” ujarnya.
SICEPAT dirancang untuk mempercepat evaluasi, mempermudah monitoring, dan membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memenuhi target jadwal yang telah disusun sejak awal tahun. Data progres setiap kegiatan ditampilkan dalam bentuk persentase, sehingga potensi keterlambatan bisa terdeteksi lebih awal.
Masrianto menambahkan, masyarakat umum nantinya juga dapat melihat informasi pengadaan melalui aplikasi ini. Meski demikian, akses penuh hanya diberikan kepada pejabat berwenang demi menjaga keamanan data. “Publik bisa memantau prosesnya, tapi tentu tidak semua fitur dibuka demi menjaga keamanan,” tegasnya.
Selain mempersiapkan pengoperasian penuh di daerah, Pemkab Kutim sedang mengurus izin integrasi dengan sistem pengadaan nasional. Jika disetujui, data lokal akan langsung terhubung ke ekosistem nasional yang dikelola Kemendagri dan LKPP.
Dari sisi keamanan, SICEPAT menggunakan basis data tunggal yang diisi langsung oleh SKPD terkait. Model ini dinilai mampu mengurangi risiko manipulasi. “Datanya terpusat dan terverifikasi, tingkat akurasinya lebih tinggi,” jelasnya.
Kutim menjadi salah satu daerah yang berani memulai integrasi sistem pengadaan secara menyeluruh di Kalimantan Timur. Inovasi ini diharapkan membuat keterlambatan proyek bisa diminimalkan dan proses pengadaan lebih transparan.
“Kalau biasanya kita tahu terlambat setelah terlambat. Sekarang kita bisa tahu, potensi terlambat sejak awal,” imbuhnya.
Rencananya kata Masrianto, pihaknya akan melakukan studi tiru ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem ini. "Kami harap setelah studi tiru, segera dapat persetujuan dari Kemendagri untuk integrasi SIPD Penatausahaan serta izin akses dari LKPP untuk SIRUP dan kementerian terkait," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan