KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Wacana pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kutai Timur (Kutim) kembali mencuat. Usulan ini datang dari Anggota Komisi B DPRD Kutim Yusri Yusuf yang menilai keberadaan dinas khusus bisa mempercepat pengembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.
“Kita lagi mencoba mencari nomenklaturnya untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif. Karena ada kementerian ekonomi kreatif, tapi kenapa dinas tidak ada ekonomi kreatif? Itu kita juga akan nanti dibahas dengan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Yusri, landasan pembentukan dinas tersebut sudah jelas. Pemerintah pusat melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) telah memberikan arahan, bahkan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) terkait panduan penguatan kelembagaan ekraf di daerah.
Dia menambahkan, manfaat yang bisa diperoleh Kutim cukup besar. Industri kreatif berpotensi menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, hingga mendorong peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB).
“Kami berharap Dinas Ekonomi Kreatif bisa ada di tiap kabupaten kota. Artinya lebih terfokus untuk pengembangan ekonomi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yusri menegaskan dinas ekonomi kreatif harus berdiri sendiri, tidak sekadar melekat pada dinas yang sudah ada. Dengan begitu, kerja-kerjanya bisa lebih terarah dan fokus pada pengembangan sektor kreatif di Kutim.
"Bagusnya dinas tersendiri, karena itu lebih fokus pada pengembangan ekonomi kreatifnya nasional. Jadi lebih terpusat dengan kementerian. Lebih gampang itu cari cari jalur komandonya," imbuhnya.
Namun, pemerintah daerah tampaknya belum sejalan dengan dorongan tersebut. Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, menyebutkan saat ini sektor ekraf masih ditempatkan di bawah naungan Dinas Pariwisata. Menurutnya, langkah itu lebih tepat sekaligus efisien.
“Kita ada namanya struktur organisasi, kalau terlalu gemuk kan nanti banyak anggaran. Jadi diefektifkan juga untuk mengurangi anggaran,” jelasnya.
Noviari menilai belum ada urgensi untuk membentuk Dinas Ekraf secara mandiri. Sebab, jika berdiri sendiri, cakupan kerja dinas tersebut hanya akan mengurus sebagian kecil pembangunan ekonomi kreatif. (*)
Editor : Duito Susanto