SANGATTA – Dorongan terhadap transparansi informasi publik di Kutai Timur (Kutim) semakin diperkuat. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) kini menargetkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mencapai predikat informatif, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi hingga ke kecamatan dan desa.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, mengatakan, penilaian keterbukaan informasi tahun 2024 mencatat capaian yang membanggakan. Kutim berhasil meningkatkan skor dari 97,67 menjadi lebih dari 99 poin. Menurutnya, hasil itu menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Kutim dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Alhamdulillah memang ada peningkatan dari sisi penilaian. Sebenarnya target kita bukan soal juara 1, 2, atau 3. Tapi yang penting kita sudah mencapai kategori informatif, dan itu sudah sangat baik,” ujar Ronny.
Baca Juga: 388 ASN PPPK Kutim Resmi Dilantik, Bupati: Taatilah Semua Regulasi
Ia menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar angka atau penghargaan, melainkan cerminan dari pelayanan publik yang terbuka dan dapat diakses masyarakat. “Keterbukaan informasi ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kita lakukan memang untuk kepentingan bersama,” jelasnya.
Ronny menjelaskan, penguatan keterbukaan informasi tidak hanya dilakukan di level sekretariat daerah atau OPD besar, tetapi juga akan diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini dilakukan agar prinsip transparansi benar-benar diterapkan di seluruh lini pemerintahan.
“Intinya, target kita bukan hanya di level kabupaten, tapi juga sampai ke OPD, kecamatan, dan desa agar semuanya menuju kategori informatif,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan, Bupati Kutim telah menginstruksikan agar setiap OPD memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif dan berfungsi optimal.
Baca Juga: Pembangunan Jalan Dilanjut Tahun Depan, Bupati Kutim: Dengan Mekanisme Multi Years
Saat ini, seluruh OPD memang telah memiliki PPID, namun sebagian masih perlu pembenahan agar bisa bekerja maksimal. “Nah, itu menjadi tugas kami untuk terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar PPID di masing-masing OPD bisa berfungsi maksimal. Kita dorong agar mereka lebih aktif dan memperbaiki bagian yang masih belum terisi,” tambah Ronny.
Menurutnya, dengan memperkuat fungsi PPID, setiap perangkat daerah akan mampu mengelola dan menyampaikan informasi publik secara terbuka dan tepat sasaran.
“Biar ada temannya, jangan hanya Diskominfo yang informatif. Harapan kita semua OPD bisa informatif, supaya tidak ada lagi alasan bahwa pemerintah tidak terbuka terhadap informasi publik,” tegasnya. Diskominfo Kutim kini menyiapkan langkah lanjutan berupa pendampingan berkelanjutan dan evaluasi rutin terhadap setiap PPID. (*)
Editor : Muhammad Rizki