Menurut Masdari, Kutim sebagai daerah penghasil sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, seharusnya mendapatkan porsi lebih besar dari DBH. Namun, kenyataannya alokasi yang diterima daerah masih sangat kecil dibandingkan pusat. Akibatnya, pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, kerap terhambat.
“Kelihatannya, yang senang pusat. Kalau di daerah sana Jawa, ini mohon maaf bukan iri, kita memang jelas iri. Disana, jalan sawahnya aja bersemen," kata Masdari, Selasa (11/11).
Total APBD Kutim tahun ini mencapai Rp 9,89 triliun, namun Pemkab memproyeksikan anggaran tahun depan hanya Rp 4,86 triliun, turun lebih dari separuh. Kondisi ini, menurut Masdari, menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi pembangunan di daerah.
“Bagi hasilnya kita sedikit, arusnya kita yang banyak. Jadi yang bangun pusat itu dari Kalimantan, Kalimantan mana saja,” tuturnya.
Masdari juga menyoroti lemahnya regulasi terkait pembagian hasil sumber daya alam. Menurutnya, aturan yang ada kini tidak lagi menjamin porsi yang adil bagi daerah penghasil.
“Kita ini dapat apa? Tidak ada lagi aturannya, tidak ada adatnya lagi bapak-bapak ini (pemerintah pusat), ke kita nih disemburi air lewat aturannya,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi sistem DBH agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kutim bisa berjalan optimal, sesuai kebutuhan masyarakat.
"Rasakan saja, jalan kita makin hari makin rusak. Karena APBD kita kurang. Kita paling sedikit, pusat paling banyak. Lihat aja kesana, biar jalan sawahnya aja bersemen, kalau kita di sini, belum tentu bersemen," ujarnya. (*)
Editor : Ismet Rifani