SANGATTA – Sisa anggaran daerah Kutai Timur (Kutim) pada tahun anggaran 2025 diperkirakan masih cukup besar. Nilainya bahkan menembus angka Rp 1,4 triliun.
Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya penyerapan anggaran. Terutama pada belanja proyek dan sejumlah program pemerintah daerah. “Itu pasti SiLPA. Proyeksinya sekitar Rp 1,4 triliun,” ujar Jimmi.
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat dana sekitar Rp 1,8 triliun yang belum tersalurkan. Jika tidak segera direalisasikan, dana tersebut berpeluang besar menjadi SiLPA dan tercatat dalam laporan keuangan daerah.
Menurut Jimmi, pemanfaatan SiLPA nantinya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan menentukan apakah dana tersebut akan digunakan langsung atau dikembalikan ke daerah. “Itu nanti tergantung pusat, mau dipakai atau disalurkan ke kita langsung,” katanya.
Ia menambahkan, besaran SiLPA tersebut kemungkinan akan terlihat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, seiring dengan penyesuaian kebutuhan dan prioritas daerah.
Jimmi menegaskan, SiLPA dengan nilai besar perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi catatan negatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah, kata dia, perlu segera melakukan rasionalisasi anggaran. “Rasionalisasi itu memang perlu, tapi harus cepat dan tepat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran kepada pihak ketiga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah.
“Karena pihak ketiga ini sangat berpengaruh untuk memutar ekonomi, terutama di kelas menengah ke bawah,” katanya.
Jimmi mengingatkan pemerintah daerah agar serapan anggaran benar-benar optimal, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita berharap pemerintah segera menindaklanjuti ini supaya anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki