SANGATTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengakui masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program imunisasi. Salah satu kendala utama berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap berbagai mitos yang menyebabkan penolakan vaksin, khususnya bagi bayi dan anak.
Kepala Dinkes Kutim, Yuwana Sri Kurniawati, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi jajarannya dalam meningkatkan cakupan imunisasi.
Yuwana menjelaskan, salah satu imunisasi dasar yang kerap ditolak adalah vaksin Bacillus Calmette Guerin (BCG) yang diberikan kepada bayi baru lahir untuk mencegah penyakit tuberkulosis (TBC). Penolakan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya yang masih kuat di sejumlah wilayah.
“Terutama Imunisasi. Jadi imunisasi ini, ada untuk bayi begitu lahir kita vaksin BCG ya. Itu untuk mencegah penyakit tuberkulosa, TBC,” jelasnya.
Namun, di beberapa daerah, masih berkembang anggapan bahwa bayi di bawah usia dua bulan tidak boleh dilukai, sehingga orang tua menolak pemberian vaksin.
"Akhirnya benar-benar mereka menolak, sehingga capaian untuk imunisasinya kurang, masih kurang itu ada kejadian,” ungkapnya.
Selain faktor budaya, Yuwana menyebut aspek keagamaan juga kerap menjadi alasan penolakan vaksin, terutama saat terjadi kasus penyakit menular seperti campak.
Kata dia, isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait anggapan vaksin mengandung bahan dari babi. Padahal, proses pembuatan vaksin telah melalui tahapan panjang dan sistem penyaringan yang ketat.
"Karena ada isu-isu bahwa vaksin ini dibuat dari bahan mengandung babi. Padahal itu sudah dijelaskan di situ ada sistem filtering pembuatan vaksin,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa status kehalalan vaksin juga telah mendapatkan penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Jadi itu melalui proses yang rantainya lumayan panjang dan itu dari MUI pun sudah menyatakan bahwa vaksin tersebut halal begitu. Iya, jadi masih banyak mitos,” tutupnya.
Editor : Muhammad Ridhuan