SANGATTA – Alokasi bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Jumlahnya menyusut lebih dari separuh dibanding penerimaan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan penurunan tersebut merupakan dampak kebijakan fiskal nasional yang sedang diperketat. Kondisi ini berimbas pada pengurangan transfer ke daerah.
“Kita sudah upayakan. Tapi memang siklus keuangan APBN turun. APBN ke APBD Provinsi juga turun. Otomotis APBD ke Kabupaten juga turun,” ucapnya, Jumat (30/1).
Baca Juga: Pasutri Miskin di Kutai Timur Bisa Cerai Tanpa Biaya di Pengadilan Agama Sangatta, Ini Syaratnya
Tahun anggaran 2026, Kutim hanya menerima Rp27,49 miliar. Pada 2025, nominalnya mencapai Rp60,87 miliar. Artinya terjadi pengurangan sekitar Rp33,38 miliar atau lebih dari 55 persen.
Kebijakan serupa diterapkan Pemprov Kaltim terhadap seluruh kabupaten/kota.
Menurut Bayu, selama ini bankeu menjadi salah satu sumber pendanaan untuk sejumlah program pembangunan. Mengingat adanya pemangkasan, pemerintah daerah harus menyesuaikan skala prioritas kegiatan.
Meski begitu, Pemkab Kutim memastikan pelayanan dan program utama untuk masyarakat tetap berjalan. Pendanaan yang sebelumnya bersandar pada Bankeu akan dialihkan sementara menggunakan APBD.
Baca Juga: Pemkab Kutim Lakukan Pembaruan e-Kin Sebelum Memberlakukan Absensi ASN Empat Kali Sehari
“Kegiatan-kegiatan yang biasanya didanai dari Bankeu diback up dulu dari APBD, meskipun kondisi di daerah juga tidak akan maksimal karena kita tahu APBD Kutim juga turun,” imbuhnya.
Selain itu, Pemkab Kutim, kata Bayu, tetap berupaya memaksimalkan berbagai sumber pendanaan lain. Mulai dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dukungan organisasi internasional yang memiliki kegiatan di Kutim, hingga program-program pemerintah pusat melalui kementerian.
"Yang jelas dari segi perencanaan, 50 progam unggulan bisa jalan. Tentu saja kita tidak bisa bertumpu di APBD saja," tegasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki