SANGATTA - Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2025 tercatat melambat dibanding tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim menunjukkan ekonomi daerah hanya tumbuh sekitar 1,05 persen.
Kepala BPS Kutim, Widiyantono, menjelaskan perlambatan tersebut terutama dipicu oleh kinerja sektor pertambangan yang mengalami kontraksi sepanjang tahun lalu.
Menurut Widiantono, pada 2024 pertumbuhan ekonomi Kutim masih mencapai 9,82 persen. Namun pada 2025 angkanya turun cukup tajam. “Secara agregat ekonomi Kutai Timur masih tumbuh, tetapi memang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utamanya karena sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif sekitar minus 0,99 persen,” jelasnya.
Ia menerangkan, sektor pertambangan memiliki peran dominan dalam struktur ekonomi Kutim. Kontribusinya mencapai sekitar 70 persen terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.
Dengan komposisi tersebut, penurunan kinerja sektor tambang langsung berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Walaupun penurunannya tidak sampai satu persen, tetapi karena share sektor pertambangan sangat besar, dampaknya cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah sektor di luar pertambangan justru mencatat pertumbuhan cukup tinggi sepanjang 2025. BPS mencatat sektor industri pengolahan tumbuh sekitar 19 persen.
Selain itu, sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum juga mengalami peningkatan, seiring berkembangnya usaha kuliner dan pelaku UMKM di Kutim.
“Kalau kita lihat sektor non-pertambangan, justru pertumbuhannya cukup kuat. Bahkan jika dipisahkan, sektor non-pertambangan bisa tumbuh sekitar 11 persen,” ujarnya.
Widiantono menilai pertumbuhan sektor non-pertambangan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada usaha jasa, perdagangan, dan kuliner.
Meski demikian, dampak perlambatan ekonomi terhadap kondisi sosial seperti pengangguran maupun kemiskinan belum dapat dipastikan. BPS masih menunggu hasil survei resmi yang dilakukan secara periodik.
Untuk tingkat pengangguran, BPS menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan setiap Agustus. Sementara data kemiskinan diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret.
“Kita memang bisa melihat fenomena di lapangan, tetapi secara statistik harus menunggu hasil survei resmi. Nanti dari data itu baru bisa dilihat apakah ada pengaruh terhadap pengangguran atau kemiskinan,” jelasnya.
BPS mencatat, meski pertumbuhan ekonomi Kutim melambat pada 2025, sektor non-pertambangan masih menunjukkan perkembangan positif yang berpotensi memperkuat struktur ekonomi daerah. (*)
Editor : Sukri Sikki