SANGATTA – Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2025 tercatat mencapai 91,74 persen dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut disampaikan dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kutim, Senin (30/4).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut laporan tersebut menjadi gambaran capaian pembangunan di tengah masa transisi perencanaan daerah. "Laporan ini juga merefleksikan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah," ujar Bupati.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp8,55 triliun atau 86,50 persen dari target. Pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.
PAD justru melampaui target dengan realisasi sekitar Rp551,66 miliar atau 125,04 persen. Rinciannya meliputi pajak daerah Rp301,08 miliar, retribusi Rp137,41 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp7,52 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp105,63 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sekitar Rp7,92 triliun atau 84,56 persen dari target, yang berasal dari pemerintah pusat Rp6,64 triliun dan antar daerah Rp1,28 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah tercatat sekitar Rp79,31 miliar.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai sekitar Rp8,58 triliun atau 85,91 persen. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp4,58 triliun, belanja modal Rp2,92 triliun, serta komponen lainnya.
Belanja operasi didominasi belanja pegawai Rp2,06 triliun dan belanja barang dan jasa Rp2,36 triliun, sementara belanja hibah mencapai Rp151,15 miliar. Adapun belanja modal terbesar dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sekitar Rp1,73 triliun.
Baca Juga: Resmi Diumumkan, Ini Nama-Nama yang Lolos Administrasi dan Siap Berebut Kursi Kepala Dinas Kutim
Untuk pembiayaan, penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sekitar Rp113,99 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sekitar Rp15 miliar.
Selain aspek keuangan, indikator makro daerah juga menunjukkan sejumlah capaian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutim pada 2025 berada di angka 76,48. Persentase penduduk miskin tercatat sekitar 8,07 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,20 persen, serta indeks gini 0,305 yang masih tergolong rendah.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan tercatat melambat menjadi 1,05 persen dibanding tahun sebelumnya 9,82 persen. Penurunan dipengaruhi perlambatan sektor pertambangan.
Namun, sektor non-pertambangan menunjukkan tren peningkatan, terutama pada pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa lainnya. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB juga menurun, sementara sektor non-pertambangan meningkat.
Baca Juga: Ekonomi Kutim Anjlok, Bupati Akui Terdampak Pengurangan Produksi Batu Bara
"Fenomena ini menjadi sinyal positif bagi upaya mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur perekonomian yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pertambangan," jelasnya.
Capaian kinerja tersebut juga ditopang oleh peningkatan di sektor pelayanan dasar. Pemerintah daerah mencatat peningkatan partisipasi sekolah, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, serta kualitas lingkungan hidup.
"LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat melalui DPRD. Ini juga menjadi wujud komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan DPRD sebagai mitra strategis," ujarnya. Selanjutnya, DPRD Kutim akan memberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. (riz)
Editor : Muhammad Rizki