SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai bersiap menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai menuntaskan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025.
Meski sebelumnya mencatat temuan terbanyak di Kalimantan Timur, pemkab tetap percaya diri bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, memastikan dokumen LKPD telah diserahkan dan tinggal menunggu tahapan audit oleh BPK.
“Sudah diserahkan. Tinggal BPK akan masuk ke semua wilayah di Kalimantan Timur untuk pemeriksaan,” ujarnya.
Dia menegaskan, LKPD merupakan dokumen yang menjadi objek audit rutin BPK setiap tahun. Berbeda dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang lebih bersifat laporan kinerja kepala daerah dan dibahas bersama DPRD.
“LKPD itu laporan keuangan pemerintah daerah, ini tugasnya BPK. Beda dengan LKPJ, itu laporan pertanggungjawaban bupati yang cukup dibahas bersama Bappeda dan dewan,” jelasnya.
Ardiansyah menyebut hasil audit tersebut nantinya akan menentukan opini atas laporan keuangan Pemkab Kutim. Meski begitu, dia optimistis capaian WTP bisa kembali diraih seperti tahun-tahun sebelumnya. "Tentu kita optimistis," ucapnya.
Optimisme itu bukan tanpa catatan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2024, Kutim memang berhasil meraih opini WTP. Namun, di saat yang sama, Kutim tercatat sebagai daerah dengan jumlah temuan terbanyak di antara 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat 33 temuan dengan total 105 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. (*)
Editor : Sukri Sikki