KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersiap mengumpulkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan kontribusi perusahaan dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya yang telah dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan upaya tersebut tengah difinalisasi dan akan dibahas dalam forum besar yang juga melibatkan kementerian terkait. Fokusnya adalah menyelaraskan program prioritas daerah dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Itu salah satu yang hangat kita rumuskan. Kita bawa rapat. Cuman harus terukur. Kita tidak mau perusahaan bantu seadanya lalu ngomongnya banyak,” ujarnya.
Baca Juga: 12 Dapur MBG di Kutim Disetop, DPRD Soroti Masalah IPAL: Jangan Cuma Kejar Untung
Menurutnya, selama ini kontribusi perusahaan kerap belum terarah dan tidak memiliki target yang jelas. Ke depan, Pemkab Kutim ingin memastikan setiap dukungan yang diberikan memiliki indikator yang pasti, baik dari sisi nilai maupun peruntukannya.
Mahyunadi menambahkan, penguatan regulasi menjadi kunci agar perusahaan memiliki kepastian sekaligus kewajiban yang jelas dalam berkontribusi. Tanpa dasar aturan yang kuat, potensi ketidakpatuhan dari perusahaan dinilai cukup besar.
“Kalau regulasinya tidak kuat, perusahaan mangkir juga dari itu. Jadi kita cari dulu,” tegasnya.
Pemkab Kutim telah melakukan konsultasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Sosial untuk merumuskan skema kontribusi perusahaan. Di tingkat pusat, konsep ini dikenal sebagai Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Baca Juga: Bocah 10 Tahun Tewas Diterkam Buaya di Kutai Timur, Disambar saat Berada di Tepian Sungai
Hasil konsultasi tersebut kini tengah digodok untuk diterapkan di daerah, sekaligus menjadi dasar dalam pertemuan dengan para pelaku usaha.
Dalam implementasinya, alokasi kontribusi perusahaan diproyeksikan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Secara umum mungkin 50-50, karena pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana kondisi sosial masyarakat bisa meningkat,” jelasnya. (*)
Editor : Duito Susanto