KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Ketersediaan layanan pemadam kebakaran (Damkar) di Kutai Timur (Kutim) masih belum merata. Persoalan ini menjadi salah satu catatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 yang dibahas DPRD Kutim.
Anggota DPRD Kutim, Asti Mazar, menyoroti masih terbatasnya jumlah pos Damkar yang beroperasi di tingkat kecamatan. Ia menyebut dari 18 kecamatan, saat ini baru 9 kecamatan yang memiliki pos, sementara 2 kecamatan lainnya masih dalam tahap pembangunan.
“Masih ada wilayah yang belum terlayani maksimal. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Kondisi itu dinilai berisiko terhadap kecepatan respons saat terjadi kebakaran, terutama mengingat luas wilayah Kutim yang cukup besar.
Keterlambatan penanganan berpotensi memperbesar dampak kerugian yang ditimbulkan.
Selain infrastruktur, Asti juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas Damkar.
Baca Juga: Bocah 10 Tahun Tewas Diterkam Buaya di Kutai Timur, Disambar saat Berada di Tepian Sungai
Menurutnya, penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang tidak bisa ditunda.
“Diklat SDM sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, mental, dan fisik petugas, terutama dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan,” ujarnya.
Ia menilai, pembangunan pos Damkar tidak akan maksimal tanpa didukung kesiapan personel yang memadai.
“Jangan hanya bangun pos, tapi SDM-nya juga harus siap,” tambahnya.
Melalui pembahasan LKPJ 2025, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan pembenahan layanan Damkar secara menyeluruh, baik dari sisi pemerataan fasilitas maupun peningkatan kualitas petugas. (*)
Editor : Duito Susanto