SANGATTA - Pemerintah Kutai Timur (Kutim) meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan isu dugaan keterlibatan seorang oknum pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang dikaitkan dengan orientasi seksual sesama jenis. Penanganan kasus disebut harus melalui mekanisme resmi, bukan sekadar informasi yang beredar di media sosial.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menegaskan, informasi yang beredar di media sosial tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. “Itu kan dugaan. Kita tidak bisa berdasar atas prasangka,” ujarnya.
Menurutnya, setiap persoalan yang dilaporkan secara resmi akan diproses sesuai mekanisme, termasuk melalui komisi disiplin untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran.
“Kalau komisi disiplin melihat ada bentuk pelanggaran, pasti ada tindakan, ada hukuman terhadap itu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa informasi visual yang beredar di media sosial belum tentu dapat dijadikan bukti yang sah. Potensi manipulasi dinilai cukup besar, sehingga perlu kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang beredar.
“Kalau itu kami proses, maka semua orang bisa bersalah. Karena hanya opini, tidak ada sumbernya kalau media sosial,” katanya.
Di sisi lain, terkait kabar adanya puluhan pegawai yang menyampaikan penolakan terhadap pimpinan dinas, ia mengaku belum menerima dokumen tersebut secara langsung. Namun, jika benar ada dan telah disampaikan secara resmi, pihaknya akan menindaklanjuti.
“Kalau memang ada, pasti kita panggil dan cari tahu apa permasalahannya. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPPKB Kutim Jumran menyampaikan bahwa isu yang beredar telah berdampak pada citra lembaga dan turut mengganggu pelaksanaan program di lapangan. (*)
Editor : Ismet Rifani