SANGATTA - Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur (HIPMA-KT) Cabang Makassar menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Sorotan tersebut terkait alokasi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum HIPMA-KT Cabang Makassar, Herlisa Febriana mengatakan, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang dianggap tidak mendesak.
Baca Juga: Dua Pelajar Kutai Timur Wakili Kaltim di Ajang Putera Puteri Pelajar Indonesia 2026
“Ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi, kebijakan seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait prioritas anggaran,” ujarnya, Minggu (19/4).
Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian di antaranya rencana renovasi rumah dinas gubernur senilai Rp25 miliar serta pengadaan mobil dinas dengan nilai sekitar Rp8,5 miliar.
HIPMA-KT Cabang Makassar bersama sejumlah mahasiswa Kaltim yang tergabung dalam aliansi EAST Borneo Bersatu menyatakan sikap terhadap kebijakan tersebut. Aliansi ini juga melibatkan mahasiswa asal Berau dan Paser.
Herlisa menilai penggunaan anggaran seharusnya lebih difokuskan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pengelolaan anggaran, terutama di tengah upaya efisiensi yang kerap disampaikan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang tidak selaras berpotensi memengaruhi kepercayaan publik.
Baca Juga: Mahasiswa Kaltim di Makassar Dukung Aksi 21 April, Dorong Evaluasi Kepemimpinan Daerah
“Ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, tetapi soal keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan kemewahan,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan anggaran serta membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat.
Mereka menyatakan akan terus mengawal isu tersebut hingga terdapat kejelasan sikap dan langkah dari pemerintah daerah.
"Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan