SANGATTA - Persoalan jaringan irigasi masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Di tengah potensi lahan pertanian yang luas, ketersediaan infrastruktur pengairan dinilai belum mampu menopang produktivitas secara maksimal.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hasil pertanian yang belum stabil, tetapi juga memicu persoalan lain seperti banjir yang kerap mengganggu aktivitas petani di sejumlah wilayah.
Upaya mendorong perbaikan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kutim bersama Anggota Komisi C DPRD Kutim melakukan audiensi dengan Direktorat Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menyebut irigasi menjadi faktor mendasar dalam pengembangan sektor pertanian daerah. “Irigasi ini menjadi tulang punggung pertanian kita. Tanpa sistem pengairan yang baik, potensi lahan yang luas tidak akan bisa dimaksimalkan,” ujar Pandi.
Ia menjelaskan, dari hasil pemantauan di lapangan, masih terdapat sejumlah jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal, termasuk yang bersumber dari bendungan. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas petani.
“Kami melihat masih banyak jaringan irigasi yang belum terhubung dengan baik ke lahan pertanian. Ini yang sedang kami dorong agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tambahnya.
Menurutnya, perhatian tidak hanya difokuskan pada bendungan utama, tetapi juga jaringan irigasi tersier yang langsung terhubung ke lahan pertanian masyarakat. “Irigasi tersier itu yang langsung dirasakan petani. Kalau ini tidak dibenahi, maka manfaat bendungan juga tidak akan optimal,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Kutim juga mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda untuk meningkatkan alokasi program dan anggaran dari APBN ke Kutim, khususnya dalam pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Pandi menilai percepatan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ia menyebut, dukungan lintas sektor akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi antara APBN, APBD provinsi, dan kabupaten. Kalau ini sinkron, hasilnya pasti akan terasa bagi masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, persoalan banjir juga menjadi perhatian karena berdampak langsung pada aktivitas pertanian. Penanganan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk di daerah aliran sungai di luar Mahakam.
Sejumlah usulan program juga telah disampaikan pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagai bagian dari upaya mendapatkan dukungan anggaran pusat.
“Kami sudah sampaikan gambaran detail kondisi di Kutim. Harapannya, ini bisa menjadi pertimbangan kementerian dalam menentukan prioritas anggaran ke depan,” ungkapnya.
Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dengan pemerintah pusat dapat mempercepat penanganan persoalan irigasi di Kutim. “Yang penting sekarang adalah konsistensi dalam mengawal program ini. Kita ingin petani benar-benar merasakan dampaknya,” tutupnya. (*)
Editor : Sukri Sikki